Abdya Matangkan “Peta Jalan” Gambut, Libatkan Publik dan Akademisi
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mulai mematangkan langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan, dengan menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).
Tahapan penting itu ditandai dengan pelaksanaan konsultasi publik yang berlangsung di Aula Bapperida Abdya, Selasa (5/5), yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Abdya, dengan menggandeng Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), serta melibatkan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap masukan sebelum dokumen strategis itu difinalkan.
Plt Sekda Abdya Amrizal, yang hadir mewakili Bupati Safaruddin menegaskan bahwa, RPPEG tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi arah kebijakan jangka panjang dalam pengelolaan gambut.
“Gambut bukan hanya aset ekologis, tetapi juga penyangga kehidupan. Jika dikelola dengan benar, ia memberi manfaat berkelanjutan. Namun jika rusak, risikonya adalah bencana ekologis,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan, antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Karena itu, dokumen RPPEG diharapkan mampu menjadi rujukan bersama dalam memastikan pembangunan tidak merusak fungsi alami gambut.
Amrizal juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat, agar kebijakan yang disusun benar-benar aplikatif di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Kehutanan DLHK Aceh, Dr. Asbaruddin, menyebutkan, Abdya termasuk salah satu daerah dengan potensi gambut di Aceh, menempati posisi keenam dari tujuh kabupaten/kota. “Beberapa daerah seperti Aceh Barat dan Nagan Raya, sudah lebih dulu menyelesaikan dokumen ini. Abdya sedang dalam proses dan ditargetkan segera rampung,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala DLH Abdya, Armayadi, menekankan bahwa, konsultasi publik menjadi kunci agar dokumen yang disusun tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga dipahami masyarakat.
Ia menyebut, salah satu fokus utama dalam RPPEG adalah pemetaan detail kawasan gambut agar masyarakat mengetahui batasan pemanfaatan lahan. “Ini penting supaya pembangunan tidak melanggar aturan lingkungan, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem gambut,” katanya.
Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya tim penyusun RPPEG Provinsi Aceh dan akademisi dari Universitas Syiah Kuala, yang memaparkan pendekatan ilmiah dalam pengelolaan gambut berkelanjutan.
Dengan penyusunan dokumen ini, Abdya diharapkan memiliki pijakan yang lebih kuat, dalam menjaga ekosistem gambut, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…