Pansus DPRK Abdya Bedah Kinerja DPMP4, Soroti Stunting dan Dana Desa
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id): Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), membedah kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP4), dalam rapat evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus memberi perhatian serius terhadap meningkatnya angka stunting, realisasi penyerapan anggaran, serta proses pencairan dana desa (DD).
Rapat evaluasi yang dipimpin Ketua Pansus, Zulkarnaini, diikuti anggota DPRK Abdya, yakni Mustiari, Justar, Muklis AW, Kasyfulwara, Syarifuddin, Deviyani, Jasman, Khairunnas dan Zulkifli.
Kedatangan rombongan disambut langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMP4 Abdya, Jasmadi, didampingi Sekretaris Mahyuddin, beserta para kepala bidang dan jajaran perencana.
Dalam rapat tersebut, Pansus meminta penjelasan secara komprehensif, terkait capaian serapan anggaran DPMP4 tahun 2025, perkembangan penanganan stunting yang justru mengalami peningkatan, serta realisasi pencairan dana desa berikut berbagai kendala yang menghambat proses penyalurannya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala DPMP4 Abdya, Jasmadi menjelaskan bahwa, realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun telah mencapai 90,13 persen dan dinilai berjalan sesuai target program yang telah ditetapkan.
Terkait persoalan stunting, Jasmadi mengakui angka kasus di Abdya pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Namun, menurutnya, penanganan stunting merupakan tanggung jawab lintas sektor, yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan DPMP4.
Meski demikian kata dia, DPMP4 melalui Bidang Pengendalian Penduduk, tetap mengoptimalkan berbagai langkah pencegahan, mulai dari pendataan keluarga berisiko stunting, pendampingan terhadap keluarga sasaran, hingga pemberdayaan kader di lapangan, untuk melakukan edukasi, pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan.
Selain itu, Jasmadi juga memaparkan perkembangan pencairan dana desa, yang secara umum terus berjalan. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah kendala administratif dari pemerintah gampong, yang menyebabkan proses pencairan pada beberapa desa belum dapat dilakukan sesuai jadwal.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRK Abdya, Zulkarnaini, didampingi anggota Pansus Jasman menegaskan bahwa, setiap program yang dijalankan DPMP4, harus mampu memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
Menurutnya, upaya percepatan penurunan angka stunting, harus menjadi prioritas bersama dengan memperkuat sinergi antar-OPD, sehingga hasilnya dapat diukur melalui penurunan angka kasus dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. "Kami berharap DPMP4 terus memperkuat langkah-langkah penanganan stunting sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Program yang dijalankan tidak cukup hanya terealisasi secara administrasi, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Abdya," tegas Zulkarnaini.
Pansus juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kendala pencairan dana desa, agar pelaksanaan program pembangunan di tingkat gampong, tidak mengalami keterlambatan dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…