Pansus DPRK Desak Evaluasi Total RSUD-TP Abdya, Soroti Temuan yang Terus Berulang
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id): Panitia Khusus (Pansus,) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Aceh Barat Daya (Abdya), menyoroti berbagai persoalan yang kembali ditemukan, di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUDTP), saat melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Abdya Tahun Anggaran 2025.
Temuan yang dinilai berulang dari tahun ke tahun itu, mendorong Pansus merekomendasikan kepada Bupati Abdya, agar melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap tata kelola dan manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Anggota Tim Pansus DPRK Abdya, Dedi Syahputra Senin (6/7) mengatakan, seluruh hasil temuan akan disampaikan secara resmi, dalam rapat paripurna DPRK, sebagai bagian dari rekomendasi terhadap LKPJ Bupati. "Kami akan menyampaikan seluruh hasil temuan ini dalam rapat paripurna. Saya akan meminta Bupati melakukan evaluasi total terhadap RSUD Teungku Peukan," ujar Dedi.
Menurutnya, persoalan yang ditemukan bukan merupakan hal baru. Berbagai catatan yang sebelumnya pernah menjadi perhatian DPRK kata dia, kembali muncul tanpa adanya penyelesaian yang signifikan.
Kondisi tersebut dinilai, mencerminkan belum optimalnya upaya pembenahan manajemen rumah sakit, baik dari sisi pelayanan, pengawasan maupun tata kelola internal.
Dalam peninjauan tersebut, Tim Pansus menemukan kondisi kebersihan di sejumlah area rumah sakit, yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Salah satunya berada di ruang instalasi gizi, yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan sebagaimana diharapkan.
Selain itu, sejumlah fasilitas pelayanan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan rasa nyaman, baik bagi pasien, keluarga pasien maupun tenaga kesehatan yang bertugas.
Menurut Dedi, sebagai rumah sakit rujukan utama di Abdya, RSUD-TP seharusnya mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, nyaman dan memenuhi standar pelayanan publik.
Pansus juga menyoroti dugaan adanya praktik perlindungan dari oknum pejabat, terhadap pihak-pihak tertentu di lingkungan rumah sakit.
Menurut Dedi, kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pembenahan di internal RSUD. "Banyaknya bekingan pejabat di RSUD itulah yang menimbulkan kerusakan. Kondisi seperti ini membuat perbaikan tidak berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.
Karena itu, ia berharap Pemkab Abdya segera menindaklanjuti rekomendasi DPRK setelah rapat paripurna digelar.
Evaluasi lanjutnya, tidak cukup hanya menyentuh aspek administrasi, tetapi harus mencakup seluruh sistem tata kelola rumah sakit, mulai dari manajemen, mekanisme pengawasan, kualitas pelayanan hingga kinerja setiap unsur yang bertanggung jawab. "Ini juga sejalan dengan harapan Bupati Abdya yang menginginkan RSUD-TP menjadi lebih baik ke depan," katanya.
Saat ini, Tim Pansus DPRK Abdya masih melanjutkan verifikasi lapangan, terhadap pelaksanaan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seluruh hasil peninjauan tersebut, nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi DPRK kepada Bupati Abdya, dalam rapat paripurna sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRK berharap, rekomendasi tersebut dapat menjadi pijakan bagi Pemkab Abdya, untuk melakukan pembenahan menyeluruh di RSUD-TP, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…