Mandek di Hulu, Sertifikasi Halal UMKM Abdya Terhambat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id): Persoalan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai tidak lagi semata-mata berada pada tingkat pelaku usaha.
Hambatan justru terjadi pada sektor hulu, yakni belum terpenuhinya persyaratan legal di Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah daerah, yang hingga kini belum mengantongi sertifikat halal.
Akibatnya, puluhan pelaku usaha kuliner berbahan baku kulit sapi dan kerbau, tidak dapat melanjutkan proses pengajuan Sertifikat Halal, karena terbentur ketiadaan rekomendasi halal dari RPH. Padahal, dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan administratif penting, dalam pengajuan sertifikasi kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
Kondisi ini memunculkan ironi. Di satu sisi pemerintah terus mendorong UMKM naik kelas, menembus pasar nasional hingga global, namun di sisi lain, pelaku usaha justru terhenti pada mata rantai awal, yang menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri.
Persoalan tersebut juga dinilai bertentangan dengan semangat berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, hingga Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
Seluruh regulasi tersebut, menempatkan jaminan produk halal sebagai sistem yang harus dibangun secara utuh, dimulai dari hulu, hingga produk siap dikonsumsi masyarakat. Artinya, legalitas halal tidak cukup hanya dibebankan kepada pelaku UMKM, tetapi juga harus dipenuhi oleh fasilitas pemotongan hewan, yang menjadi sumber bahan baku.
Hingga kini, RPH Abdya yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian, belum memiliki sertifikat halal dari MPU Aceh. Kondisi itu membuat RPH belum memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi halal yang dibutuhkan pelaku usaha.
Dampaknya tidak hanya bersifat administratif. Peluang bisnis ikut tertahan, akses pemasaran menjadi terbatas, sementara kepercayaan pasar terhadap produk lokal sulit ditingkatkan, karena sertifikat halal belum dapat diperoleh.
Pelaku UMKM Abdya, Ade Irma Selasa (7/7) mengaku, persoalan tersebut telah menjadi beban bagi pelaku usaha, yang selama ini berupaya memenuhi seluruh ketentuan hukum. "Kami ingin taat aturan. Kami ingin produk kami memiliki sertifikat halal, agar bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Tetapi ketika syarat utamanya tidak bisa kami dapatkan karena persoalan di hulu, kami benar-benar tidak bisa melangkah. Ini sangat kami sesalkan," ujarnya.
Senada dengan itu, Supriati mengaku peluang usahanya berkembang harus tertunda, meski permintaan pasar terhadap produk olahan kulit sapi cukup tinggi. "Keinginan kami sederhana, hanya ingin usaha berkembang secara legal dan memiliki nilai tambah. Sertifikat halal bukan hanya kebutuhan administrasi, tetapi juga kepercayaan konsumen. Sangat disayangkan jika pelaku usaha sudah siap, tetapi sistem pendukungnya belum siap," katanya.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Abdya yang memahami pengembangan UMKM dan sistem sertifikasi halal, berinisial SFA, menilai penyelesaian persoalan tersebut, seharusnya dimulai dari pemerintah daerah.
Menurutnya, rantai jaminan produk halal tidak boleh terputus pada fasilitas pemotongan hewan. "Kalau RPH belum bersertifikat halal, otomatis rekomendasi halal tidak bisa diterbitkan. Ketika rekomendasi tidak ada, pelaku usaha tidak bisa melanjutkan pengurusan sertifikasi halal. Artinya persoalan ini bukan lagi berada di UMKM, tetapi pada sistem yang belum diselesaikan di tingkat hulu," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa, pada Agustus 2025 MPU Aceh bersama MPU Abdya, telah melaksanakan kegiatan tata cara pemotongan hewan sesuai syariat. Menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya menjadi titik awal percepatan sertifikasi halal RPH. "Semestinya setelah kegiatan itu, ada langkah nyata dari RPH bersama Dinas Pertanian, untuk memenuhi seluruh persyaratan. Bahkan penertiban juga perlu diperluas, hingga tempat-tempat pemotongan ayam, agar sistem jaminan produk halal benar-benar berjalan menyeluruh," katanya.
Di lain pihak, Ketua Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Miswar SH MH menilai, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai kendala administratif semata.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan, setiap mata rantai dalam sistem jaminan produk halal, berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kalau kewajiban di sektor hulu belum dipenuhi, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta hak pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan publik, yang sesuai dengan ketentuan hukum," tegas Miswar.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap operasional RPH beserta seluruh aspek legalitasnya. "Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung akibat, dari belum terpenuhinya kewajiban institusi pemerintah. Negara harus hadir menyelesaikan hambatan tersebut, bukan justru menjadi bagian dari mata rantai yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Di tengah besarnya komitmen pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas, persoalan di Abdya menjadi cermin bahwa, pembangunan ekosistem usaha tidak cukup hanya dengan pelatihan, bantuan modal atau promosi. Kepatuhan terhadap sistem hukum juga harus dibangun dari hulu.
Selama Rumah Potong Hewan belum mengantongi sertifikat halal dan belum mampu menerbitkan rekomendasi halal, maka mimpi banyak UMKM Abdya untuk memperoleh Sertifikat Halal, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing produk, akan tetap tertahan pada gerbang pertama, yang semestinya telah lebih dulu diselesaikan oleh pemerintah.
Terkait masalah itu, Kepala Dinas Pertanian Abdya Hendri Yadi STP, dimintai tanggapannya terpisah mengakui, masih terdapat sejumlah kendala mendasar, yang harus dibenahi sebelum seluruh persyaratan dapat dipenuhi.
Dimana katanya, hambatan utama bukan terletak pada aspek administratif semata, melainkan juga kesiapan infrastruktur dan standar teknis, yang diwajibkan dalam sistem jaminan produk halal, serta kesehatan masyarakat veteriner.
Menurutnya, bangunan RPH yang ada saat ini, merupakan fasilitas lama, sehingga belum lagi memenuhi sejumlah standar operasional yang dipersyaratkan. "Fasilitas RPH kita memang masih perlu pembenahan. Di antaranya ruang penyembelihan, area pemisahan daging, tempat penggantungan karkas, ruang penyimpanan daging, termasuk sistem saluran pembuangan limbah, yang harus memenuhi standar higienis. Peralatan yang digunakan juga masih perlu dilengkapi, agar sesuai dengan ketentuan," kata Hendri Yadi.
Ia menambahkan, selain sertifikasi halal, RPH juga wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yakni sertifikat yang menunjukkan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene, sanitasi, keamanan pangan, serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan pemerintah. "Penerbitan NKV dilakukan oleh pemerintah melalui proses verifikasi lapangan. Tim dari kementerian akan turun langsung untuk menilai kondisi fisik RPH, beserta kelengkapan fasilitasnya. Karena itu, pembenahan sarana dan prasarana menjadi tahapan yang tidak bisa diabaikan," jelasnya.
Hendri menegaskan, keberadaan NKV dan sertifikat halal, merupakan dua instrumen yang saling melengkapi, dalam membangun sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk asal hewan. Tanpa pemenuhan kedua aspek tersebut, pelayanan RPH belum dapat berjalan secara optimal sesuai tuntutan regulasi.
Pandangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya menyangkut legalitas administrasi, tetapi juga kualitas tata kelola fasilitas publik. Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, modernisasi RPH sesungguhnya bukan sekadar memenuhi kewajiban regulatif, melainkan investasi strategis, untuk memperkuat rantai pasok industri pangan halal.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pasar terhadap produk yang terjamin kehalalan, keamanan, dan higienitasnya, keberadaan RPH yang memenuhi standar nasional, menjadi fondasi penting bagi daya saing UMKM. Tanpa pembenahan sektor hulu, kebijakan pengembangan industri halal berpotensi berjalan timpang, karena pelaku usaha tetap akan menghadapi hambatan sejak awal proses produksi.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…