Firma Hukum Adil Buka Posko Pengaduan Blackout Massal
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Firma Hukum Adil membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak blackout (pemadaman listrik massal) yang terjadi 22-23 Mei 2026 di Sumatera.
"Firma Hukum Adil memastikan tidak meminta apa pun bagi masyarakat yang memberi laporan pengaduan atas kerugian blackout tersebut."
Hal itu disampaikan Ketua Tim Investigasi Firma Hukum Adil, Devi Ilhamsah, SH didampingi Sekretaris Norman Sianturi, SH dan anggota, terdiri Kesya Dina Sari, SH, Nurul Andini SH, Fero S, SH, M Nainggolan, SH, Reyhan Hanafiah, SH, MH, Ahmad Nurdin, SH dan Theo M Sembiring di Kantor Firma Hukum Adil/Posko Pengaduan Masyarakat di Komplek Perumahaan Cempaka Garden No. A1 Jl. Bunga Cempaka, Kel. Padangbulan 2 Selayang, Kec. Medan Selayang, Rabu (3/6/2026).
Terkait pemadaman listrik itu, tim Firma Hukum Adil juga akan melayangkan gugatan class action kepada PT. PLN (Persero) Sumut yang nantinya dilakukan tim advokat bersama masyarakat pada pekan depan.
"Pertama, kami menyampaikan bahwa peristiwa pemadaman listrik massal yang terjadi 22-23 Mei lalu telah menimbulkan dampak sangat luas bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi, pelayanan publik, serta sektor usaha, termasuk pelaku UMKM," sebutnya.
Kemudian, berdasarkan kajian awal terdapat indikasi kuat adanya kelalaian dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem ketenagalistrikan, yang seharusnya menjamin ketersediaan listrik secara andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dikatakan, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum berupa gugatan perwakilan kelompok (class action) terhadap PT. PLN (Persero).
“Kami juga mempertimbangkan langkah hukum dalam bentuk citizen lawsuit terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara guna memastikan adanya perbaikan sistemik dan kebijakan yang lebih baik ke depan,” ujar Devi Ilhamsah.
Tujuan utama dari langkah hukum itu, menurutnya, bukan semata-mata menuntut ganti rugi, tetapi juga untuk mendorong adanya perbaikan sistem ketenagalistrikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa datang.
"Kami mengimbau kepada masyarakat yang terdampak mendokumentasikan kerugian yang dialami, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, sebagai bagian dari upaya pembuktian dalam proses hukum yang akan berjalan," tambah Sekretaris Norman Sianturi.
.
Pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk bergabung dalam upaya hukum tersebut, sehingga perjuangan benar-benar menjadi representasi kepentingan masyarakat luas.
“Terakhir, kami berharap perhatian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya blackout, antara lain, Presiden RI Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan PT. PLN (Persero) agar dapat bersikap kooperatif, transparan dan bertanggungjawab menyikapi peristiwa itu, serta mengambil langkah konkret memperbaiki sistem kelistrikan nasional.(id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…