MME Luruskan Desakan Tambah Kuota BBM Subsidi Di Sumut
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Masyarakat Melek Energi (MME) menilai upaya mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Sumatera Utara harus dilakukan melalui regulator yang memiliki kewenangan menetapkan kuota.
Pernyataan itu disampaikan MME menanggapi desakan Anggota DPRD Sumut Muniruddin Ritonga kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut agar menambah kuota BBM bersubsidi.
Presidium MME, Nugra Ferdino, Sabtu (11/7), mengatakan pihaknya mendukung evaluasi dan penambahan kuota BBM bersubsidi apabila kebutuhan masyarakat di lapangan memang meningkat. Namun, menurutnya, desakan tersebut semestinya diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan sebagai regulator.
“Pada prinsipnya kami mendukung perjuangan agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan BBM bersubsidi. Namun, perlu dipahami bahwa Pertamina Patra Niaga tidak memiliki kewenangan menetapkan ataupun menambah kuota BBM bersubsidi. Pertamina hanya melaksanakan penugasan penyaluran sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Nugra.
Ia menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, kebijakan dan pengaturan BBM bersubsidi menjadi kewenangan pemerintah dan regulator terkait.
Menurut Nugra, penetapan volume serta pengawasan distribusi BBM bersubsidi berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Sementara Pertamina Patra Niaga, lanjutnya, merupakan badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kuota yang telah ditetapkan regulator.
Karena itu, MME mengajak DPRD Sumut bersama-sama memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi melalui Kementerian ESDM dan BPH Migas. Evaluasi kuota dinilai perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, termasuk pertumbuhan jumlah kendaraan, aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat Sumut.
MME juga menilai persoalan kelangkaan BBM bersubsidi tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kuota. Pengawasan distribusi hingga tingkat SPBU perlu diperketat untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada regulator. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memiliki dasar kewenangan yang jelas,” katanya.
Nugra menegaskan, MME siap berkolaborasi dengan DPRD Sumut untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi demi menjamin kebutuhan masyarakat dan mencegah kelangkaan berulang. (id1d42)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…