Warga Segel Kantor Lurah Budi Luhur, Protes Hak Korban Bencana Tak Kunjung Direalisasikan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
TAPTENG (Waspada.id) Puluhan warga Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, melakukan aksi penyegelan Kantor Lurah Budi Luhur pada Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang mengaku hingga kini belum menerima berbagai bantuan pascabencana banjir yang melanda wilayah mereka pada November 2025 lalu.
Warga yang datang beramai-ramai mendatangi kantor lurah menuntut kejelasan terkait bantuan yang dinilai tidak pernah mereka terima, mulai dari Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) hingga dana stimulan untuk perbaikan rumah yang rusak akibat bencana.
Salah seorang peserta aksi, Marini Chaniago, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah berulang kali mempertanyakan status bantuan mereka, namun selalu menemui jalan buntu.
"Kami sudah berkali-kali datang mengurus dan menanyakan data kami. Data terus diminta, tetapi sampai sekarang nama kami tidak pernah muncul, baik di kecamatan maupun di Dinas Sosial. Saat kami datang ke kantor lurah, jawabannya selalu lurah tidak ada di tempat atau pihak kelurahan mengaku tidak tahu," ujar Marini dengan nada kesal.

Menurutnya, sikap aparatur kelurahan yang dinilai tidak responsif membuat masyarakat kehilangan tempat untuk mengadu.
"Kemana lagi kami harus mengadu? Kalau lurah tidak pernah ada di kantor dan pegawai selalu bilang tidak tahu, lalu untuk apa kantor lurah ini ada? Hak-hak kami sebagai korban bencana tidak pernah kami dapatkan, sementara rumah kami habis diterjang banjir saat itu," tegasnya.
Marini juga membantah adanya pihak tertentu yang menggerakkan aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi penyegelan dilakukan murni atas inisiatif warga yang merasa diabaikan.
"Kami datang ke sini bukan karena disuruh siapa-siapa. Ini murni inisiatif kami sendiri karena sudah terlalu lama menunggu tanpa kepastian," katanya.
Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan warga memadati halaman Kantor Lurah Budi Luhur. Suasana sempat memanas ketika warga mempertanyakan keberadaan lurah yang kembali tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Kekecewaan yang memuncak akhirnya berujung pada penyegelan kantor sebagai simbol protes terhadap pelayanan yang dinilai buruk.
Aksi tersebut menjadi sorotan karena mencerminkan masih adanya persoalan serius dalam penanganan korban bencana di tingkat daerah. Warga mempertanyakan transparansi pendataan dan penyaluran bantuan yang hingga kini belum mereka rasakan, meskipun telah berbulan-bulan berlalu sejak bencana terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, Lurah Budi Luhur belum memberikan keterangan resmi terkait aksi penyegelan maupun tudingan warga mengenai minimnya pelayanan dan belum tersalurkannya bantuan bagi korban bencana.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera turun tangan untuk melakukan evaluasi, memverifikasi data penerima bantuan, serta memberikan kepastian kepada warga yang hingga saat ini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka pascabencana. (Tnk)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…