Wafatnya Abu Doto dan Pesan yang Belum Selesai untuk Jakarta
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
Kepergian dr. H. Zaini Abdullah pada Sabtu (13/6/2026) tidak hanya meninggalkan duka bagi Aceh, tetapi juga membangkitkan kembali ingatan tentang salah satu pesan terpenting yang pernah ia wariskan kepada republik ini.
Mantan Gubernur Aceh periode 2012–2017 yang akrab disapa Abu Doto itu berkali-kali mengingatkan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar dokumen yang ditandatangani di Helsinki, melainkan janji politik yang harus dijaga dan dipenuhi.
Salah satu peringatannya yang paling dikenal berbunyi tegas: “Jakarta jangan mengingkari perdamaian Aceh.” Pesan itu disampaikannya dalam wawancara mendalam dengan BBC Indonesia yang disiarkan pada 18 Mei 2014.
Saat itu, mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut menilai sejumlah poin penting dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat.
Perjalanan hidup Zaini Abdullah mencerminkan transformasi politik Aceh pascakonflik. Ia pernah menjadi bagian dari kepemimpinan GAM di luar negeri sebelum akhirnya kembali ke Aceh setelah penandatanganan perdamaian Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Perjanjian yang difasilitasi mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari itu mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun antara GAM dan pemerintah Indonesia. Dari situ pula lahir perubahan besar: mantan kombatan dan tokoh GAM bisa mengikuti pemilu secara demokratis.
Zaini kemudian terpilih sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2012 bersama Muzakir Manaf sebagai wakil gubernur. Kini giliran Muzakir Manaf yang menjadi gubernur.
Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut perdamaian sebagai “rahmat Allah” bagi rakyat Aceh. Namun ia juga berulang kali mengingatkan bahwa damai tidak akan bertahan tanpa pembangunan dan komitmen politik yang konsisten.
Salah satu pernyataan Zaini yang paling diingat publik muncul saat kampanye Partai Aceh pada April 2014. Di hadapan massa di Pidie, ia berteriak: “Jangan sampai ‘tipu Sukarno’ kembali terulang!”
Istilah “tipu Sukarno” merujuk pada kekecewaan sejarah sebagian masyarakat Aceh terhadap kebijakan Presiden Sukarno pada akhir 1950-an. Saat itu, janji pemberian status khusus bagi Aceh dianggap tidak sepenuhnya dipenuhi, termasuk pembubaran Divisi X TNI dan penggabungan Aceh ke Provinsi Sumatra Utara.
Menurut Zaini, pengalaman sejarah itu tidak boleh terulang dalam implementasi MoU Helsinki.
“Bola panas ada di sana (Jakarta). Itu harus dipenuhi semua. Tidak ada titik koma yang bisa ditinggalkan menyangkut MoU Helsinki,” katanya kepada BBC Indonesia kala itu.
Ia menyoroti dua isu yang menurutnya paling krusial dan belum tuntas saat itu: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Migas dan Undang-Undang Pertanahan.
Bagi Zaini, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepercayaan politik antara Aceh dan Jakarta.
Perdamaian yang Mahal Dipelihara
Pandangan Zaini sejalan dengan pesan Hasan Tiro, pendiri GAM, yang pernah berkata saat kembali ke Aceh pada 2008: “Biaya perang sangat mahal, tetapi biaya memelihara perdamaian jauh lebih mahal.”
Kalimat itu sering dikutip kembali dalam diskursus politik Aceh. Perdamaian memang mengakhiri konflik bersenjata, tetapi tidak otomatis menghapus kecurigaan, ketimpangan, dan tarik-ulur kewenangan antara pusat dan daerah.
Pada masa pemerintahan Zaini, Aceh juga menghadapi persoalan internal: rivalitas elite eks-GAM, kekerasan politik menjelang Pemilu 2014, serta tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih cepat.
Namun di tengah berbagai persoalan itu, ia tetap menempatkan perdamaian sebagai fondasi utama. “Tidak ada perdamaian tanpa dibarengi pembangunan, demikian juga sebaliknya,” ujarnya pada peringatan delapan tahun damai Aceh tahun 2013.
Warisan Politik Abu Doto
Wafatnya Zaini Abdullah menutup satu bab penting generasi tokoh perdamaian Aceh. Ia dikenang sebagai dokter, diplomat GAM, gubernur, dan salah satu figur yang menjembatani masa transisi Aceh dari konflik menuju demokrasi lokal.
Tetapi warisan terbesarnya mungkin bukan jabatan politik, melainkan peringatan yang terus relevan hingga hari ini: perdamaian tidak cukup dirayakan secara simbolik. Ia harus dijaga melalui keadilan, penghormatan terhadap kesepakatan, dan implementasi nyata dari janji-janji politik.
Karena itu, ketika Aceh berduka atas kepergian Abu Doto, publik juga diingatkan pada pesan yang belum sepenuhnya selesai: Jakarta jangan mengingkari perdamaian.
Munawardi Ismail
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…