USU Terapkan UKT Berbasis Data Valid dan Berkeadilan, Mahasiswa Tetap Punya Hak Banding
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Universitas Sumatera Utara (USU) berkomitmen menerapkan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang adil, proporsional, dan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
Penetapan ini dilakukan melalui verifikasi dan validasi ketat terhadap data serta dokumen pendukung yang diserahkan, guna memastikan biaya yang dibebankan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Manajer Keuangan Direktorat Keuangan USU, Erjan Fikry Antari, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa UKT merupakan kontribusi pembiayaan pendidikan yang bersifat tetap dan menyeluruh setiap semester, berbeda dengan sistem SPP di jenjang sebelumnya yang nominalnya seragam.
Di USU, besaran UKT bisa berbeda antar mahasiswa meski berada di program studi yang sama, karena disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga masing-masing.
“USU berkomitmen menghadirkan pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan proporsional. Pengenaan UKT dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi agar benar-benar objektif dan sesuai kondisi ekonomi mahasiswa serta keluarganya,” ujar Erjan, Kamis (4/6).
Dalam proses penilaian, terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi acuan tim verifikasi. Faktor utama adalah total penghasilan keluarga, yang harus didukung dokumen sah seperti slip gaji, surat keterangan penghasilan, atau bukti kepesertaan program bantuan sosial resmi (KIP, DTKS, PKH, KKS) bagi keluarga berpenghasilan sangat rendah. Data ini dapat dicek keabsahannya melalui layanan resmi pemerintah.
Selain penghasilan, pihak universitas juga meneliti kelengkapan informasi mengenai pekerjaan orang tua atau wali, status kepemilikan tempat tinggal yang dibuktikan dengan dokumen PBB atau sewa, alamat tempat tinggal yang dapat diverifikasi, hingga jumlah saudara kandung yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Data pendidikan saudara kandung akan dicocokkan dengan basis data resmi PDDikti.
“Seluruh data ini bukan untuk menilai kehidupan pribadi, melainkan memastikan UKT ditetapkan berdasarkan fakta yang valid. Jika ditemukan data belum lengkap atau tidak sesuai, tim dapat merekomendasikan penyesuaian kelompok UKT,” tegasnya.
Meski berbasis data, USU tetap memberikan ruang bagi mahasiswa melalui mekanisme banding. Jalur ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang merasa penetapan UKT belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga dapat melengkapi data, menambahkan bukti baru, atau memberikan penjelasan tambahan.
Erjan juga meluruskan sejumlah hal yang sering ditanyakan mahasiswa. Ia menegaskan, kredit atau pinjaman keluarga tidak dijadikan dasar penilaian karena dianggap sebagai pola pengelolaan keuangan pribadi yang beragam dan tidak bisa dijadikan ukuran objektif kemampuan ekonomi. Selain itu, tanggungan pendidikan saudara kandung yang diperhitungkan saat ini hanya yang berada di jenjang perguruan tinggi, belum mencakup pendidikan dasar atau menengah.
Pihaknya berharap mahasiswa dan orang tua mengisi data secara jujur, lengkap, dan sesuai kenyataan agar biaya yang dibebankan tepat sasaran. Mekanisme banding tetap dibuka sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan, sehingga sistem UKT di USU benar-benar berjalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesesuaian kondisi ekonomi masyarakat.(mzz)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…