Tolak Tambang Emas, Masyarakat Surati Presiden, Yayasan Apel Green Aceh Kawal Hingga Tuntas
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
NAGAN RAYA (Waspada.id): Masyarakat Beutong Ateuh bersama komunitas Pawang Uteun, Yayasan APEL Green Aceh, Selamatkan Hutan Hujan, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil resmi menyurati Presiden Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Aceh, serta berbagai instansi terkait penolakan terhadap rencana dan aktivitas pertambangan emas di kawasan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
Surat tersebut dikirim sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas ancaman kerusakan hutan hujan tropis, hilangnya sumber mata air, rusaknya bentang alam pegunungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis apabila aktivitas tambang terus dipaksakan hadir di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat.
Bagi masyarakat Beutong Ateuh, hutan bukan sekadar kawasan alam yang dapat dieksploitasi. Hutan penyangga kehidupan menjaga sungai tetap mengalir, melindungi tanah dari longsor, menyediakan pangan dan obat-obatan alami, sekaligus menjadi bagian dari identitas dan sejarah masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun.

Kawasan Beutong Ateuh berada dalam lanskap ekologis penting yang terhubung dengan Ekosistem Ulu Masen dan Kawasan Ekosistem Leuser dua benteng terakhir hutan hujan tropis Sumatera yang menjadi habitat satwa kunci seperti gajah sumatera, harimau sumatera, orangutan, dan berbagai spesies endemik lainnya.
Masyarakat khawatir kehadiran tambang emas akan mempercepat pembukaan hutan, memperparah degradasi kawasan hulu, mencemari sungai, serta meningkatkan ancaman banjir dan longsor di wilayah permukiman warga setempat.
Tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggala Tgk Diwa mengatakan, masyarakat selama ini hidup bergantung pada hutan dan sungai yang masih terjaga.
"Kami tidak butuh tambang. Hutan satu-satunya sumber kehidupan kami. Kalau hutan rusak dan sungai tercemar, masyarakatlah yang pertama menjadi korban,” katanya, Minggu (3 /5).
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Beutong masih dibayangi trauma banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu. "Bencana itu merusak rumah warga, menghancurkan kebun masyarakat, dan menyebabkan sungai meluap membawa lumpur dari kawasan hulu,” ujarnya.
Menurutnya, bencana tersebut menjadi peringatan nyata bahwa kerusakan bentang alam di kawasan hutan akan langsung berdampak pada keselamatan masyarakat.
“Baru lima bulan lalu masyarakat merasakan banjir bandang,rumah rusak, kebun rusak, sungai meluap. Kami masih berusaha bangkit dari bencana, tetapi sekarang justru muncul lagi izin tambang emas. Ini sangat menyakiti masyarakat Beutong kami meminta agar tambang emas jangan ada lagi,” pinta Diwan.
Masyarakat menolak seluruh bentuk aktivitas pertambangan di wilayah mereka, baik tambang ilegal maupun tambang yang mengatasnamakan izin resmi negara.
“Kami berharap hutan kami tetap hidup, agar anak cucu kami masih memiliki sungai, udara bersih, dan tanah untuk bertahan hidup,” harap Tgk Diwa.
Sementara, Marianne Klute dari Selamatkan Hutan Hujan memaparkan bahwa masyarakat adat Beutong Ateuh telah membuktikan selama ratusan tahun hutan dapat dijaga tanpa dirusak.
“Umat manusia berutang kepada masyarakat adat Beutong Ateuh karena mereka menjaga hutan selama berabad-abad. Dari hutan itu kita menikmati udara bersih, air bersih, dan kehidupan. Pertambangan bukan hanya merusak hutan dan fungsi ekologisnya, tetapi juga menghancurkan budaya dan identitas para penjaga hutan terbaik,” ujarnya.
Direktur Yayasan APEL Green Aceh, Rahmat Syukur, menjelaskan, surat yang dikirimkan kepada Presiden dan lembaga pemerintah tersebut merupakan langkah mendesak agar negara hadir melindungi kawasan Beutong Ateuh dari ancaman eksploitasi industri ekstraktif.

"Karena kawasan Beutong memiliki nilai ekologis yang sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi keseimbangan lingkungan global," jelas Syukur kepada Waspada.id.
“Jika tambang emas dipaksakan masuk ke Beutong Ateuh, ancaman yang muncul bukan hanya deforestasi, tetapi juga krisis air, konflik ruang hidup, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis,” tambah Syukur.
Ia menambahkan, masyarakat sipil bersama jaringan lingkungan akan terus mengawal persoalan tambang emas di Beutong Ateuh karena aktivitas tersebut dinilai seharusnya tidak lagi muncul pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 91.K/TUN/LH/2020.
"Munculnya kembali sejumlah izin pertambangan di kawasan Beutong Ateuh menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat dan perlindungan lingkungan hidup,” lanjut Syukur. "Putusan Mahkamah Agung sudah jelas. Kawasan ini seharusnya tidak lagi dibayangi ancaman tambang emas. Tetapi hari ini justru muncul kembali sejumlah izin. Ini melukai rasa keadilan masyarakat Beutong Ateuh yang baru beberapa bulan lalu terdampak banjir bandang,” tegasnya.
Ia menilai, apabila izin tambang tetap dipaksakan hadir di kawasan tersebut, maka negara dianggap mengabaikan keselamatan masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana ekologis.
“Ketika masyarakat sedang memulihkan diri dari bencana, kehadiran tambang justru menghadirkan ancaman baru. Negara seharusnya melindungi rakyat, bukan menghadirkan proyek yang berpotensi memperparah kerusakan,” ujarnya.
Sementara itu, dari Komunitas Pawang uteun Kelompok Masyarakat Penjaga Hutan Beutong Ateuh Ismail menjelaskan keberadaan hutan bukan sekadar bentang alam, melainkan bagian dari sejarah dan jati diri masyarakat.
“Hutan ini warisan leluhur kami. Kalau hutan hilang, bukan hanya pohon yang hilang, tetapi juga sejarah, budaya, dan masa depan anak cucu kami,” jelasnya
Dalam beberapa hari terakhir tambah Ismail, dukungan terhadap penyelamatan hutan Beutong Ateuh terus mengalir dari berbagai jaringan masyarakat sipil nasional maupun internasional melalui kampanye lingkungan dan petisi penyelamatan hutan yang telah didukung puluhan ribu orang dari berbagai negara.
Masyarakat berharap Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan seluruh izin maupun rencana pertambangan emas di kawasan Beutong Ateuh serta memperkuat perlindungan terhadap hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
"Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim dan bencana ekologis di Aceh, masyarakat Beutong Ateuh menegaskan bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan,” tutup Ismail. (id83)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…