Tolak Hak Interpelasi, PAN Binjai Dorong Wali Kota Segera Benahi OPD
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BINJAI (Waspada.id): Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Binjai mengambil sikap tegas terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Binjai Tahun 2025.
Bukannya menggulirkan isu politik seperti Hak Interpelasi atau Hak Angket, partai berlambang matahari ini justru memilih jalur "tekanan" lewat rekomendasi teknis.
Hal ini ditegaskan Ketua DPD PAN Kota Binjai, Fithri Mutiara Harahap, SH, M.Kn, didampingi Sekretaris H. Irwan, di Kantor DPD PAN Binjai, Jumat (8/5/2026).
Fithri menyatakan bahwa gaduh politik melalui hak interpelasi tidak akan menyelesaikan masalah mendasar di Kota Binjai.
"Kami menganggap tidak perlu ada tindakan berupa hak interpelasi maupun hak angket," ujar Fithri secara komunikatif.
Menurutnya, yang lebih mendesak adalah langkah nyata Wali Kota untuk mengevaluasi total jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Fokus kami adalah memberikan rekomendasi strategis untuk segera ditindaklanjuti demi memperbaiki kinerja OPD di Pemko Binjai," tegasnya.
Sikap PAN ini muncul setelah melihat capaian kinerja Pemko Binjai tahun 2025 yang dianggap gagal total di berbagai sektor.
Fithri memaparkan, dari 15 indikator kinerja, sebanyak 9 indikator tidak mencapai target, termasuk persoalan data yang tidak sinkron antar dokumen resmi.
Sekretaris DPD PAN Kota Binjai, H. Irwan menambahkan, Wali Kota harus berani bertindak tegas terhadap kepala dinas yang kinerjanya di bawah standar.
"Capaian kinerjanya merah. Dari urusan sampah yang tiga hari baru diangkut, sampai air PDAM Tirtasari yang keruh, semuanya butuh perbaikan cepat," ujar H. Irwan.
H. Irwan juga menyoroti masalah kesejahteraan rakyat, terutama nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penertiban tanpa relokasi yang jelas.
"Penertiban PKL di Jalan Bandung dan Jalan Olahraga itu harus ada solusinya. Jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian tanpa tempat baru," tambahnya.
Sebagai penutup, PAN meminta Wali Kota tidak sekadar menyimpan berkas rekomendasi tersebut sebagai dokumen formalitas semata.
"Rekomendasi ini adalah catatan strategis berisi masukan dan koreksi konstruktif. Kami minta Walikota segera menindaklanjutinya sebagai bentuk komitmen nyata memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah," tegas Ketua DPD PAN Binjai, Fithri Mutiara Harahap. (Id91)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…