Terbitkan SP3 Kasus Penyerobotan Tanah dan Pencurian Kayu, Kapolri Diminta Copot Kapolres Taput
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
TAPUT (Waspada.id): Kepolisian Resor Tapanuli Utara (Taput) di bawah pimpinan AKBP Ernys Sitinjak, menuai kritik keras setelah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap laporan pengaduan politisi Golkar, Dr. Capt. Anthon Sihombing.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyerobotan tanah dan pencurian kayu pinus di lahan bersertifikat hak milik (SHM) seluas 5,7 hektare yang berlokasi di Kelurahan Pasar Siborongborong. Publik dan pihak pelapor menduga adanya intervensi pihak berkuasa, bahkan meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo segera menindak tegas dan mencopot Kapolres Taput dari jabatannya.
Kekecewaan dan kecurigaan kuat disampaikan langsung oleh Anthon Sihombing, didampingi kuasa hukumnya, Hotbin Simaremare, SH, serta sejumlah pemerhati hukum yakni Ganda Tampubolon, Pulkan Tampubolon, dan Marihot Hutasoit. Mereka mempertanyakan dasar hukum diterbitkannya SP3, padahal status kepemilikan tanah sudah jelas diakui negara melalui sertifikat serta riwayat perkara yang sama pernah diputus pengadilan.
“Kami sangat heran dan miris. Sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan yang sah dan mengikat, diterbitkan langsung oleh negara. Kenapa bisa dikeluarkan SP3? Ini preseden buruk dan terasa penuh rekayasa. Kekuatan hukum sertifikat negara kini dipertanyakan oleh masyarakat,” ujar Ganda dkk, Sabtu (6/6/2026).
Anthon menegaskan, lahan yang disengketakan memiliki luas total sekitar 18 hektar, yang terdiri dari 5,7 hektare miliknya sendiri, 6 hektare milik keluarga, serta 6 hektar milik marga Tampubolon. Seluruh lahan ini kini diduga dikuasai paksa secara brutal oleh Darwis Hutabarat dan kawan-kawan, warga asal Pekanbaru, Riau.
Fakta yang mencengangkan, menurut Anthon, para pelaku yang sama pernah divonis bersalah dan dipenjara oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada tahun 2007, dalam kasus dan objek tanah yang persis sama, saat dilaporkan oleh almarhumah ibunya. Kini, tanpa alas hak yang jelas, mereka kembali mengulangi perbuatan yang sama.
“Bukti sudah lengkap, aparat juga sudah turun ke lokasi dan menemukan jejak perusakan serta penebangan kayu. Bahkan sempat dipasang garis polisi, namun garis itu kemudian hilang. Padahal sejak Oktober 2024 laporan kami sudah naik ke tahap penyidikan dan berulang kali dikatakan tersangka akan segera ditetapkan. Kenapa berbalik menjadi SP3? Kami duga kuat ada campur tangan mantan Bupati Taput dan politisi Senayan,” tegas Anthon dengan nada keras, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai AKBP Ernys Sitinjak tidak lagi layak memegang jabatan maupun mendapatkan promosi, karena dinilai tidak berpihak pada kebenaran dan penegakan hukum. Langkah selanjutnya, Anthon berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman RI, hingga berkoordinasi langsung dengan Kapolri.
Kuasa hukum, Hotbin Simaremare, menambahkan bahwa kerugian materiil maupun non-materiil sangat besar. Ratusan pohon pinus ditebang menggunakan gergaji mesin, diolah, dan digunakan untuk mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah milik kliennya. Meski sudah dilaporkan sejak 28 September 2024, pelaku justru semakin berani beroperasi seolah kebal hukum.
“Negara sudah mengakui hak milik ini, pajak pun dibayar rutin setiap tahun. Sangat aneh jika aparat justru membiarkan kejahatan berlanjut. Penangkapan dan penetapan tersangka sangat mendesak dilakukan,” tegasnya.
Padahal sebelumnya, tepatnya 23 April lalu, Polres Taput melalui Kasi Humas, Aipda Walpon Baringbing, SH, secara tegas membantah adanya penghentian kasus. Pihak kepolisian saat itu menyatakan laporan telah naik ke tahap penyidikan dan tersangka segera ditetapkan setelah berkas lengkap.
“Ini keterangan resmi Kapolres. Kami tidak main-main dengan laporan masyarakat. Kasus ini jelas melanggar hukum, pelaku siapapun akan ditindak tegas. Dalam waktu dekat tersangka akan ditetapkan,” ujar Walpon kala itu, pernyataan yang kini dianggap berbanding terbalik dengan kenyataan diterbitkannya SP3.
Sementara itu, mantan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang disebut-sebut terlibat intervensi, Hendra Hutabarat, SH, MH, kini bertugas di PN Medan, membantah mengetahui perkara tersebut. Ia meminta dikirimi data lengkap jika memang namanya disebut dalam proses hukum.
“Kirimkan dulu nomor perkara, nama terdakwa, dan nama hakimnya. Saya tidak tahu menahu soal itu,” ujarnya singkat.
Masyarakat pun kini menanti sikap tegas pimpinan kepolisian pusat agar penegakan hukum di daerah berjalan adil, tanpa intervensi kekuasaan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(par)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…