Teguran Bupati Pidie Harus Jadi Titik Balik Baitul Mal
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SIGLI (Waspada.id.): Peringatan Bupati Pidie H Sarjani Abdullah SH, MH, terhadap kinerja Badan Baitul Mal (BMK-red) dinilai Ust. Ibnu Sakdan sebagai momentum perbaikan, sekaligus pengingat bahwa pengelolaan harta umat tidak boleh menyimpang dari aturan dan syariat, Rabu (6/5/2026).
Ust. Ibnu Sakdan, S.Ag menilai pernyataan tegas Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, SH, MH terkait pengelolaan Baitul Mal, pada acara pelantikan ketua dan komisioner BMK, di Pendopo bupati setempat, Rabu (6/5/2026), bukan sekadar arahan biasa, melainkan alarm moral sekaligus titik balik untuk membenahi tata kelola lembaga keumatan di Kabupaten Pidie.
Menurutnya, penegasan Bupati bahwa jabatan di Baitul Mal adalah amanah mengelola harta umat dan Allah SWT harus menjadi kesadaran kolektif seluruh komisioner.
“Apa yang disampaikan Bupati itu sangat tepat. Ini bukan lembaga biasa, ini lembaga amanah. Di dalamnya ada hak fakir miskin, ada titipan umat, bahkan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT,” ujar Ibnu Sakdan.
Ia menilai, penekanan pada dua pedoman, yakni undang-undang negara serta Al-Qur’an dan hadis, menjadi garis batas yang jelas antara pengelolaan yang benar dan yang menyimpang.
“Kalau hanya pakai aturan negara, bisa kehilangan ruh. Tapi kalau hanya pakai pendekatan agama tanpa sistem, bisa tidak tertib. Maka harus seimbang,” jelasnya.
Dalam analisisnya, Ibnu Sakdan menyoroti persoalan pada periode sebelumnya sebagai pelajaran penting. Ia menilai, lemahnya profesionalisme dan potensi kepentingan menjadi akar masalah yang harus dihindari.
“Ketika ada titipan atau kepentingan, maka arah lembaga akan bergeser. Ini yang harus dijaga betul oleh kepengurusan baru,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas (Dewas) agar tidak sekadar menjadi pelengkap struktur.
“Dewas harus aktif, bukan formalitas. Harus berani mengingatkan dan mengawasi. Sementara komisioner harus terbuka menerima masukan. Ini kerja kolektif,” ujarnya.
Terkait kondisi empat bulan terakhir di mana aktivitas Baitul Mal belum berjalan optimal, Ibnu Sakdan menyebut hal tersebut sebagai tanggung jawab yang harus segera diselesaikan.
“Empat bulan itu bukan waktu singkat. Artinya ada hak masyarakat yang tertunda. Ini harus segera dikejar dengan kerja nyata,” katanya.
Ia juga mengapresiasi gaya penyampaian Bupati yang menggunakan tamsilan atau perumpamaan, yang dinilainya sangat kuat dalam menyentuh kesadaran moral.
“Itu bukan sekadar kata-kata. Ketika diibaratkan seperti memegang api atau amanah di atas kepala, itu menggambarkan betapa berat dan berbahayanya jika disalahgunakan,” ujarnya.
Lebih jauh, Ibnu Sakdan menegaskan bahwa Baitul Mal memiliki posisi strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
“Ini bukan sekadar bantuan sosial. Ini adalah sistem ekonomi umat. Kalau dikelola baik, bisa mengangkat derajat masyarakat yang lemah,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, ia mengajak seluruh masyarakat Pidie untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang memiliki dasar hukum dan syariat.
“Saya mengajak masyarakat, mari kita percayakan zakat dan infak kita melalui Baitul Mal. Ini lembaga resmi yang diatur negara dan juga sesuai dengan tuntunan agama,” ujarnya.
Ia kemudian menguatkan ajakan tersebut dengan firman Allah SWT. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103).
Selain itu, ia juga mengutip hadis Rasulullah SAW.
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan Baitul Mal dalam menjalankan fungsinya.
“Kalau masyarakat percaya dan menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal, maka dampaknya akan besar. Penyalurannya bisa lebih terarah, tepat sasaran, dan merata,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa menyalurkan zakat melalui lembaga resmi merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keberkahan.
“Dengan melalui lembaga, pengelolaan menjadi lebih transparan dan terukur. Ini juga bagian dari ikhtiar kita agar zakat benar-benar sampai kepada yang berhak,” tambahnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibangun melalui kerja nyata dan integritas.
“Kepercayaan itu dibangun, bukan diminta. Maka pengurus harus menunjukkan kinerja yang jujur, transparan, dan profesional,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ibnu Sakdan berharap kepengurusan baru Baitul Mal Kabupaten Pidie mampu menjadi wajah baru yang lebih bersih, kuat, dan dipercaya masyarakat.
“Harapan kita, Baitul Mal ini benar-benar menjadi lembaga yang membawa keberkahan, bukan hanya berjalan secara administratif, tapi hadir nyata untuk kesejahteraan umat,” pungkasnya. ( id69)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…