Segel Satpol PP Seolah Tak Bertaji, Bangunan Diduga Ilegal Di Adam Malik Tetap Beroperasi, Kinerja Kasat Jadi Sorotan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Kinerja dan wibawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan tengah dipertanyakan publik. Penyebabnya, bangunan-bangunan liar di Medan dinilai semakin marak, namun minim tindakan tegas. Kondisi ini membuat kinerja Kepala Satpol PP Kota Medan Muhammad Yunus menjadi sorotan tajam.
Pertanyaan pun bermunculan di tengah masyarakat apakah lemahnya penindakan murni karena buruknya pengawasan, atau ada dugaan permainan antara aparat dan pengusaha nakal?
Sorotan tersebut mengarah pada salah satu bangunan eks Pizza Hut di Jalan H. Adam Malik yang kini diduga disulap menjadi showroom. Berdasarkan informasi warga serta pantauan wartawan pada, Minggu (21/6), bangunan yang sedang direnovasi itu sebelumnya telah disegel aparat Satpol PP karena diduga tidak mengantongi izin. Namun, penyegelan itu tampaknya tidak membuat aktivitas berhenti.
Faktanya, pada Jumat (19/6) siang, para pekerja masih terlihat bebas keluar-masuk dan tetap melanjutkan renovasi gedung, meski segel Satpol PP telah terpasang. Aktivitas proyek berjalan nyaris tanpa hambatan, seolah tidak ada tindakan penegakan hukum. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Publik mulai berasumsi adanya dugaan “main mata” antara oknum pengusaha dengan aparat penegak Perda. Bahkan, tudingan mengarah pada dugaan adanya setoran atau upeti kepada pihak tertentu di internal Satpol PP.
"Diduga ada upeti atau setoran ke petinggi Satpol PP Medan. Kalau tidak, kenapa bangunan yang sudah disegel masih tetap beroperasi seperti biasa?” ujar Amri, warga sekitar, kepada wartawan.
Menurut Amri, lemahnya pengawasan tersebut tidak hanya mencoreng institusi Satpol PP, tetapi juga berpotensi merusak citra Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas. Ia menilai, jika bawahannya tidak mampu menjalankan tugas secara profesional, maka kepala daerah harus segera mengambil langkah evaluasi.
"Kalau memang tidak mampu menegakkan aturan, sebaiknya Kasatpol PP diganti dengan sosok yang lebih tegas dan kompeten. Jangan sampai PAD Kota Medan bocor karena ada permainan di level bawah yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Desakan pencopotan Kasat Pol PP pun mulai menguat.
Di sisi lain, sumber yang dihimpun wartawan menyebut aktivitas bangunan tersebut tetap berjalan karena diduga mendapat backing dari oknum anggota DPRD Kota Medan. Dugaan itu membuat pengelola bangunan disebut merasa kebal hukum dan leluasa melanjutkan pekerjaan meski telah disegel.
Jika dugaan ini benar, maka persoalannya tidak lagi sekadar pelanggaran izin bangunan, melainkan sudah menyentuh potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Sejumlah elemen masyarakat mengaku kini memantau kasus tersebut secara serius. Bahkan, sumber yang ditemui wartawan menyatakan aksi unjuk rasa tengah disiapkan sebagai bentuk tekanan publik.
"Dalam waktu dekat akan ada aksi demonstrasi. Tuntutannya jelas: Kasatpol PP Medan harus dievaluasi, bahkan bila perlu dicopot,” ujar sumber tersebut.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemko Medan dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Publik kini menunggu: apakah penegakan hukum benar-benar berjalan, atau segel Satpol PP hanya menjadi simbol tanpa kekuatan?
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan status bangunan di Jalan Adam Malik maupun tudingan miring yang diarahkan kepada Kasatpol PP Muhammad Yunus. (id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…