S&P Global Prediksi Defisit Fiskal Indonesia Tetap di Bawah 3 Persen pada 2026
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memprediksi defisit fiskal Indonesia akan tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026. Penilaian tersebut didasarkan pada rekam jejak disiplin fiskal pemerintah yang dinilai konsisten selama beberapa periode pemerintahan, sehingga tetap menopang profil kredit Indonesia.
"Sejauh tahun ini, pemerintah telah berulang menyatakan komitmennya terhadap batas defisit jangka panjang sebesar 3% dari PDB. Hal ini sesuai Undang-Undang pada 2003,” demikian seperti dikutip dari laporan S&P Global Ratings bertajuk Indonesia Ratings Affirmed At BBB/A-2, Outlook Stable, Selasa (14/7/2026).
Meski optimistis terhadap pengelolaan defisit, S&P Global mengingatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah masih akan menjadi tantangan. Menurut lembaga tersebut, kondisi itu dipengaruhi oleh peningkatan utang yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ketika aturan fiskal dilonggarkan, serta pertumbuhan pendapatan negara yang relatif lemah dalam dua tahun terakhir.
“Menurut pandangan kami, peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah dan depresiasi rupiah juga akan menjaga rasio ini tetap tinggi hingga akhir,” demikian seperti dikutip dari laporan itu.
S&P Global menilai perbaikan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Upaya memperluas basis penerimaan melalui berbagai kebijakan di sektor sumber daya alam juga dinilai menjadi faktor penting.
“Beberapa kebijakan yang diperkenalkan di sektor mineral dan sumber daya seperti perubahan royalty, kuota produksi dan pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan meningkatkan penghimpunan pendapatan,” demikian seperti dikutip dari laporan itu.
Meski demikian, S&P mengingatkan efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari waktu implementasi yang relatif singkat, kesiapan sistem, hingga berbagai risiko pelaksanaan yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam enam hingga 12 bulan ke depan.
"Kami melihat kemungkinan yang lebih besar pendapatan dari sektor ini akan meningkat selama tiga tahun ke depan, kecuali terjadi penurunan tajam harga komoditas. Permintaan jangka panjang untuk komoditas penting antara lain batu bara, minyak sawit mentah, dan nikel akan mendorong investasi dan pendapatan di sektor ini,” demikian seperti dikutip dari laporan ini.
Lembaga pemeringkat tersebut juga memperkirakan pertumbuhan penerimaan negara akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja. Pada semester I 2026, pendapatan negara tercatat meningkat 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemulihan tersebut didorong oleh membaiknya administrasi perpajakan serta pulihnya penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam.
"Ini termasuk peluncuran sistem administrasi pajak inti yang tidak mulus dan pengembalian pajak pertambahan nilai yang lebih tinggi untuk sektor ekspor karena penumpukan historis. Pendapatan nonpajak, khususnya royalti dan pungutan pada sektor sumber daya juga pulih dengan kuat karena kenaikan harga komoditas,” demikian seperti dikutip.
Dalam proyeksinya, S&P Global memperkirakan utang pemerintah akan meningkat rata-rata sekitar 2,9 persen dari PDB setiap tahun sepanjang periode 2026-2029. Rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan diperkirakan masih berada di atas 15 persen pada 2026-2027 sebelum kembali turun seiring penurunan suku bunga dan membaiknya pertumbuhan penerimaan negara.
Berdasarkan proyeksi tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan meningkat menjadi 37,4 persen terhadap PDB pada akhir 2029, dari 36,4 persen pada 2024. (lip6)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…