Rp18,8 Miliar Kas RS TDM Tanpa Bukti Pertanggungjawaban, PTPN I Belum Beri Tanggapan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Temuan serius kembali terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan Rumah Sakit PT Tembakau Deli Medical (RS TDM), unit usaha di bawah PTPN I Regional I.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 57/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/09/2025, yang salinanhya diterima Waspada.id,m disebutkan adanya pengeluaran kas sebesar Rp18.851.424.738,44 pada periode 2021–2024 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.
Hasil pemeriksaan atas buku besar (general ledger) PT TDM menunjukkan adanya sejumlah transaksi bernilai besar, masing-masing di atas Rp100 juta, yang tidak disertai dokumen pendukung yang lengkap. Padahal, buku besar merupakan dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan.
Transaksi yang ditemukan tanpa pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi:
Belanja obat-obatan dan alat kesehatan
Biaya jamuan tamu
Biaya operasional lainnya
BPK menilai kondisi ini terjadi akibat lemahnya pengendalian dan kelalaian pihak manajemen keuangan PT TDM periode 2021–2024 dalam menatausahakan serta mempertanggungjawabkan pengeluaran, khususnya pada pos belanja operasional dan kesehatan.
Rekomendasi BPK
BPK RI merekomendasikan agar Direktur RS TDM dan Manajer Keuangan PT TDM melakukan pengembalian atas dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas rumah sakit, serta melaporkan hasil tindak lanjut kepada BPK. Tenggat waktu yang diberikan adalah 60 hari sejak LHP diterbitkan pada September 2025.
PTPN I Belum Beri Keterangan
Saat dikonfirmasi pada Selasa (6/5/2026), pihak Humas PTPN I Regional I, Rahmat Kurniawan, belum memberikan tanggapan terkait LHP BPK tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp telah terbaca, sementara panggilan telepon tidak direspons.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi penanganan temuan tersebut di lingkungan PTPN I.
Temuan BPK ini turut menyoroti lemahnya sistem pengendalian internal di lingkungan BUMN sektor kesehatan tersebut. Nilai transaksi yang besar tanpa dukungan bukti yang sah dinilai membuka ruang risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Sejumlah pihak mendorong agar ada tindak lanjut yang transparan, termasuk pengawasan lebih lanjut dari aparat terkait untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai aturan dan akuntabel. (fs)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…