MedanBerita

Rp18,8 Miliar Kas RS TDM Tanpa Bukti Pertanggungjawaban, PTPN I Belum Beri Tanggapan

R

Oleh

137
Rp18,8 Miliar Kas RS TDM Tanpa Bukti Pertanggungjawaban, PTPN I Belum Beri Tanggapan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 57/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/09/2025. Waspada.id/ist

Reading Comfort

MEDAN (Waspada.id): Temuan serius kembali terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan Rumah Sakit PT Tembakau Deli Medical (RS TDM), unit usaha di bawah PTPN I Regional I.


Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 57/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/09/2025, yang salinanhya diterima Waspada.id,m disebutkan adanya pengeluaran kas sebesar Rp18.851.424.738,44 pada periode 2021–2024 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.


Hasil pemeriksaan atas buku besar (general ledger) PT TDM menunjukkan adanya sejumlah transaksi bernilai besar, masing-masing di atas Rp100 juta, yang tidak disertai dokumen pendukung yang lengkap. Padahal, buku besar merupakan dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan.


Transaksi yang ditemukan tanpa pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi:

  1. Belanja obat-obatan dan alat kesehatan

  2. Biaya jamuan tamu

  3. Biaya operasional lainnya


BPK menilai kondisi ini terjadi akibat lemahnya pengendalian dan kelalaian pihak manajemen keuangan PT TDM periode 2021–2024 dalam menatausahakan serta mempertanggungjawabkan pengeluaran, khususnya pada pos belanja operasional dan kesehatan.

Rekomendasi BPK


BPK RI merekomendasikan agar Direktur RS TDM dan Manajer Keuangan PT TDM melakukan pengembalian atas dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas rumah sakit, serta melaporkan hasil tindak lanjut kepada BPK. Tenggat waktu yang diberikan adalah 60 hari sejak LHP diterbitkan pada September 2025.


PTPN I Belum Beri Keterangan


Saat dikonfirmasi pada Selasa (6/5/2026), pihak Humas PTPN I Regional I, Rahmat Kurniawan, belum memberikan tanggapan terkait LHP BPK tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp telah terbaca, sementara panggilan telepon tidak direspons.


Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi penanganan temuan tersebut di lingkungan PTPN I.



Temuan BPK ini turut menyoroti lemahnya sistem pengendalian internal di lingkungan BUMN sektor kesehatan tersebut. Nilai transaksi yang besar tanpa dukungan bukti yang sah dinilai membuka ruang risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.


Sejumlah pihak mendorong agar ada tindak lanjut yang transparan, termasuk pengawasan lebih lanjut dari aparat terkait untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai aturan dan akuntabel. (fs)

Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua