Purbaya: Posisi Utang Pemerintah Masih Aman
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
Purbaya: Posisi Utang Pemerintah Masih Aman
JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa posisi utang pemerintah masih aman, meski mendekati Rp 10.000 triliun.
Menurutnya, nilai utang pemerintah tersebut masih wajar karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya berada di level 40,75 persen atau jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
“Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit dari batas maksimal,” katanya dalam media briefing di Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain yang dinilainya jauh lebih tinggi, termasuk negara-negara di kawasan Asia maupun negara maju.
“Singapura 180 persen, Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga tinggi. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Termasuk dibandingkan Amerika dan Jepang,” tuturnya.
Menkeu mengatakan, pengelolaan utang pemerintah selama ini dilakukan secara hati-hati dan terukur. Sehingga tetap masih berada bawah batas ketentuan UU Keuangan Negara.
Karena itu, ia menyayangkan masih banyak pihak yang hanya menyoroti sisi negatif kenaikan nominal utang tanpa melihat indikator rasio dan kapasitas fiskal pemerintah.
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), mayoritas utang pemerintah masih berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN).
Nilai outstanding SBN per akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah. Sementara sisanya berupa pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Sehingga total utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun, naik Rp 282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 sebesar Rp 9.637,90 triliun.
Pemerintah sebelumnya menegaskan strategi pembiayaan utang tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, memperluas basis investor, dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri berbasis dollar AS. (Id88)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…