Purbaya Akui Realisasi Postur APBN 2025 Tak Capai Target Pendapatan Dan Pembengkakan Pos Defisit
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, realisasi postur APBN 2025 menunjukkan sejumlah target pendapatan yang tidak tercapai dan pembengkakan pada pos defisit.
"Meskipun realisasi postur APBN tersebut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Menkeu Purbaya dalam rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Pemerintah secara resmi menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 kepada parlemen dalam rapat paripurna DPR ke-23 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 pada Kamis (2/7/2026).
Adapun, RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai tantangan, fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu logistik tetapi juga mengubah paradigma kerja sama ekonomi multilateral secara fundamental," ujarnya.
Purbaya memaparkan realisasi pendapatan negara dan hibah hanya menyentuh Rp2.765,13 triliun atau 92,01% dari target yang dipatok dalam APBN 2025 (Perpres No. 201/2024) sebesar Rp3.005,12 triliun.
Menurutnya, kelesuan ini terutama disumbang oleh penerimaan perpajakan yang hanya terealisasi Rp2.218,17 triliun atau 89,05% dari target. Sehingga upaya optimalisasi pendapatan negara sangat menantang akibat faktor eksternal dan internal.
"Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, tetapi juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan restitusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen ke BP Danantara," jelas Purbaya.
Tapi ia bersyukur, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target dengan realisasi Rp541,53 triliun (105,43% dari target).
Purbaya menuturkan, lesunya penerimaan berdampak ke pengeluaran, dimana realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp3.435,46 triliun atau 94,87% dari pagu APBN. Terdiri dari realisasi mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.586,42 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp849,04 triliun.
Melesetnya target penerimaan juga berdampak langsung pada keseimbangan fiskal: defisit APBN 2025 melebar menjadi Rp670,34 triliun atau 2,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui target awal yang dipatok 2,53% terhadap PDB atau Rp616,19 triliun.
Defisit keseimbangan primer juga melonjak tajam ke angka negatif Rp155,94 triliun atau menyentuh 246,23% dari patokan awal.
Untuk menambal celah tersebut, realisasi pembiayaan neto mencapai Rp742,73 triliun, setara 120,54% dari target pembiayaan dalam APBN 2025.
Purbaya menyebut strategi pembiayaan ini dilakukan secara hati-hati (prudent) dan terkendali dengan memanfaatkan momentum membaiknya kondisi pasar keuangan.
Di Sepakati
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan asumsi dasar ekonomi makro dan postur RAPBN 2027 yang telah disepakati oleh legislatif dengan pemerintah.
Target pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan maksimal 6,5%, defisit APBN paling tinggi 2,4%, dan rasio utang di atas 40%.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wijanto melalui laporan Banggar DPR atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026, Kamis (2/7/2026).
Wihadi menjelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Tema itu dielaborasi melalui sejumlah sasaran dan indikator pembangunan.
"Sasaran pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi, target tahun 2027 5,8% sampai 6,5%. Gross national income per capita target US$5.800 sampai US$5.840, gross national income per capita dalam rupiah adalah Rp96,4 juta," ujar Wihadi.
Dia juga menyampaikan target tingkat kemiskinan 2027 adalah 6,0%—6,5%. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan 0% pada 2027. Rasio indeks gini 2027 ditargetkan 0,362—0,367. Lalu, target tingkat pengangguran terbuka 2027 adalah 4,30%—4,87%.
DPR dan pemerintah menyepakati proporsi penciptaan lapangan kerja formal pada 2027 mencapai 40,81%. Lalu, penciptaan lapangan kerja baru pada 2027 harus mencapai 2,57 juta—34,9 juta orang.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional," ujar Wihadi.
Wihadi juga memaparkan asumsi dasar ekonomi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Asumsi makro yang disepakati Banggar dengan pemerintah cenderung sama dengan apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pidato perdana pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026).
Perbedaan asumsi makro hanya terdapat pada target lifting minyak mentah dan gas bumi, yakni lebih tinggi dari yang dipaparkan Prabowo. (Id88)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…