PPPN Akan Adukan Dua Mantan Bupati Taput ke KPK, Diduga Terlibat Penggelapan Tanah dan Korupsi
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
TAPUT (Waspada.id): Ketua Umum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN) Ganda Tampubolon berencana melaporkan dua mantan Bupati Tapanuli Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Presiden RI.
Laporan itu diajukan terkait dugaan penyalahgunaan jabatan, penggelapan tanah, dan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama masa jabatannya. Kedua mantan kepala daerah yang dilaporkan adalah Drs. RN serta Drs. NN.
Ganda Tampubolon mengungkapkan, mantan Bupati RN diduga bersekongkol dengan mantan Kepala Desa Pariksabungan, PS, menguasai tanah masyarakat seluas 161 hektare di Desa Pohan Tonga dan sekitarnya, tak jauh dari Bandara Internasional Silangit. Dari lahan itu, sekitar 20 hektare sempat diajukan pembebasannya pada tahun 2002–2003 untuk kepentingan PT Alami Agro Industri, PT Investasi Agro Tapanuli, dan Cafe Tia.
Ironisnya, meski surat permohonan diajukan pada masa itu, sertifikat hak milik atas lahan 20 hektare tersebut justru terbit lebih dulu pada tahun 2001 atas nama keluarga RN. Diduga anggaran pembebasan lahan yang disiapkan Pemkab jatuh ke pihak terkait, sementara sisa tanah seluas 141 hektare menjadi sumber perselisihan antarmasyarakat hingga menimbulkan korban jiwa.
Sementara itu, mantan Bupati NN diduga terlibat dalam penguasaan dua bidang tanah, yakni bekas lokasi Sanggar Pramuka Silangit seluas 1,5 hektare dan lahan Hutan Tanaman Pramuka seluas 20 hektare. Sebagian dari tanah itu disebutkan telah beralih kepemilikan ke ibu kandungnya dan sejumlah kroni.
Selain soal tanah, NN juga dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp400 miliar. Diduga penggunaan dana tersebut tidak sesuai ketentuan, salah satunya terlihat pada pembangunan jalan yang memakai tanah milik warga tanpa ganti rugi serta tidak jelas sumber pendanaannya.
“Data sudah lengkap dan sudah dikonsultasikan ke KPK. Kami tidak main-main. Semua tanah yang dikuasai secara tidak sah harus dikembalikan kepada masyarakat,” tegas Ganda kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Ia menambahkan, laporan ini juga bertujuan mengungkap praktik mafia tanah yang dinilai marak terjadi di Tapanuli Utara, bahkan menyebut daerah itu memiliki rekor kasus pertanahan terbanyak di Indonesia. Pihaknya meminta KPK sebagai satgas pemberantas mafia tanah menindaklanjuti kasus ini secara tuntas.(id51)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…