Pergub JKA Dicabut, Bupati Abdya Dorong Reformasi Layanan Kesehatan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BLANGPIDIE (Waspada.id): Pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi sistem layanan kesehatan di Aceh, secara lebih menyeluruh dan berkeadilan.
Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, menyambut keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang mencabut regulasi tersebut setelah menuai beragam respons di tengah masyarakat.
“Keputusan ini tentu telah melalui pertimbangan yang matang, dengan melihat aspirasi masyarakat. Yang paling penting, akses layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin,” kata Safaruddin, Senin (18/5).
Menurutnya, pencabutan Pergub tersebut memberi kepastian, agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan, tanpa dibayangi pembatasan berbasis desil kepesertaan.
Meski demikian, Safaruddin menilai proses verifikasi dan validasi data masyarakat, tetap harus dilanjutkan oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Data yang akurat katanya, menjadi fondasi penting dalam penyaluran bantuan sosial, maupun penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil, yang menyampaikan aspirasi terkait polemik JKA. Dalam pandangannya, ruang kritik dan partisipasi publik, merupakan bagian penting dalam menjaga arah kebijakan tetap berpihak kepada rakyat.
Safaruddin menegaskan, persoalan JKA seharusnya tidak dipandang sebatas isu administratif, atau anggaran semata. Lebih dari itu, program tersebut berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat, untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. “JKA harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial, yang bermartabat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong, agar polemik yang terjadi dijadikan titik evaluasi, untuk membangun sistem JKA yang lebih komprehensif, mulai dari penguatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, layanan transportasi rujukan, rumah singgah pasien, hingga perhatian terhadap layanan kesehatan mental dan kasus-kasus penyakit berat.
Safaruddin juga menyinggung fenomena banyaknya masyarakat Aceh, yang memilih berobat ke Malaysia. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibaca sebagai realitas sosial, yang harus direspons dengan kebijakan yang terukur dan realistis.
Ia menilai, Pemerintah Aceh memiliki ruang untuk menjajaki kerja sama kesehatan lintas negara, sebagaimana diatur dalam kekhususan Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), tentu dengan koordinasi bersama pemerintah pusat dan instansi terkait. “Kerja sama itu tidak harus dimaknai sebagai pengiriman pasien secara bebas ke luar negeri, tetapi bisa difokuskan pada layanan rujukan khusus, second opinion, telemedicine spesialis, pelatihan tenaga medis, hingga peningkatan kapasitas rumah sakit di Aceh,” jelasnya.
Menurut Safaruddin, tujuan utama dari kerja sama tersebut, bukan menciptakan ketergantungan terhadap layanan luar negeri, melainkan mempercepat transfer pengetahuan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Aceh.
Ia menegaskan, penguatan kapasitas rumah sakit dan tenaga medis di Aceh, tetap harus menjadi prioritas utama, agar kualitas layanan kesehatan daerah mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. “Ukuran keberhasilan JKA sederhana, masyarakat tetap merasa aman ketika sakit dan pemerintah hadir saat dibutuhkan. Itu esensi pelayanan publik yang harus dijaga,” pungkasnya.(id82)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…