Pengawasan Pajak Makin Ketat, Coretax Terhubung Ke Sistem PLN Hingga OJK
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat implementasi sistem Coretax sebagai fondasi utama reformasi administrasi perpajakan nasional. Setelah resmi beroperasi penuh sejak 2025, sistem ini kini telah terhubung dengan berbagai lembaga dan instansi strategis, mulai dari perbankan, PLN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat kepatuhan wajib pajak, sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, Coretax menjadi bagian penting dari reformasi administrasi perpajakan yang telah dijalankan pemerintah sejak 2018.
"Coretax ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai enabler utama, atau mesin utama, dari proses reformasi administrasi perpajakan yang kita lakukan," kata Bimo, dalam Youtube Balai Diklat Keuangan Pontianak, dikutip Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, Coretax dirancang sebagai sistem terpadu yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan, pengelolaan data, hingga manajemen kepatuhan dalam satu platform digital. Kehadiran sistem ini juga memungkinkan DJP menangkap dan mengolah berbagai data transaksi ekonomi yang sebelumnya sulit terpantau secara optimal.
Selain memperkuat sistem internal Kementerian Keuangan, Coretax kini juga terhubung dengan sejumlah sistem eksternal milik kementerian dan lembaga lain. Integrasi tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem perpajakan digital yang lebih modern dan akurat.
"Selain itu, keterhubungan dengan sistem eksternal Kementerian Keuangan juga akan terus diperkuat. Kita bisa melihat integrasi dengan OSS, sistem OJK, sistem Peruri, serta sistem Administrasi Hukum Umum (AHU)," ujarnya.
Di lingkungan internal pemerintah, Coretax telah terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), sistem lelang negara, sistem whistleblowing, hingga sistem perbendaharaan negara.
Sementara itu, integrasi dengan Dukcapil memungkinkan proses sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan secara daring dan real-time. Keterhubungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data wajib pajak sekaligus mempercepat berbagai layanan administrasi perpajakan.
Tak hanya mengandalkan data administrasi, DJP juga mulai memanfaatkan berbagai sumber data ekonomi untuk mengukur kewajaran pelaporan pajak. Salah satu contohnya adalah penggunaan data konsumsi listrik sebagai indikator kemampuan ekonomi wajib pajak.
Bimo menjelaskan bahwa konsumsi listrik dapat menjadi salah satu alat ukur dalam menilai apakah pajak yang dibayarkan seseorang sudah sesuai dengan kondisi ekonominya.
"Apakah benar ketika konsumsi listriknya mencapai katakanlah 10.000 watt, ternyata pemilik rumah tersebut hanya membayar pajak sebesar 1 juta rupiah per tahun? Nah, ini digunakan sebagai benchmark untuk mengukur kewajaran," jelasnya.
Melalui pemanfaatan data yang semakin luas dan terintegrasi, pemerintah berharap pengawasan perpajakan menjadi lebih efektif, transparan, dan berbasis data. Di sisi lain, wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dengan benar juga diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan akurat.
Bimo menegaskan bahwa keberhasilan Coretax tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dukungan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, serta mitra strategis yang terlibat dalam pengembangan sistem perpajakan digital nasional.
Dengan semakin luasnya integrasi data dan sistem antarinstansi, Coretax diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat kepatuhan pajak di era digital. (lip6)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…