Pengacara Juara Purba Bantah Tuduhan Pemaksaan Aborsi, Keberatan Pemberitaan Sepihak
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Mardi Sijabat, SH, Kuasa hukum Kepala Desa Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Juara Purba, membantah keras tuduhan bahwa kliennya melakukan dugaan pemaksaan aborsi terhadap pelapor berinisial Mn.
Menurut Mardi, tudingan yang telah beredar di sejumlah media tersebut dinilai sepihak karena hanya memuat keterangan pelapor tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak terlapor maupun kuasa hukumnya. Ia menyebut hal itu berpotensi menyesatkan opini publik dan merugikan nama baik kliennya.
“Pemberitaan seharusnya berimbang. Keterangan dari terlapor juga harus dimuat, itu baru adil. Jangan hanya memuat satu versi tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dituduh,” ujar Mardi didampingi Sharon Sijabat,S.H., Minggu (26/4/2026).
Mardi menegaskan, berdasarkan hasil konfrontasi antara pelapor dan terlapor di Direktorat PPA dan PPO Polda Sumatera Utara, tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan maupun ancaman dari Juara Purba kepada pelapor untuk melakukan aborsi.
Menurutnya, justru dari fakta yang berkembang, keinginan untuk tidak melanjutkan kehamilan berasal dari pelapor sendiri dengan berbagai alasan pribadi.
“Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, dan tidak ada tindakan yang menghilangkan kebebasan kehendak perempuan tersebut. Itu merupakan keputusan pribadi yang diambil secara sadar,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa kliennya harus tetap dipandang tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, kata Mardi, wajib dihormati oleh semua pihak.
Lebih lanjut, Mardi menilai tuduhan pemaksaan aborsi yang dialamatkan kepada kliennya tidak memiliki dasar kuat apabila tidak disertai alat bukti yang sah menurut hukum.
“Segala tuduhan yang menyatakan klien kami melakukan pemaksaan adalah asumtif, tidak berdasar, dan berpotensi mencemarkan nama baik seseorang bila disampaikan tanpa bukti,” tegasnya.
Sebelumnya, perkara ini mencuat setelah pelapor berinisial Mn melaporkan Juara Purba ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sumut. Dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum pelapor menyebut sejumlah pengakuan muncul saat proses konfrontasi antara kedua pihak.
Namun pihak Juara Purba menegaskan, proses hukum masih berjalan dan publik diminta tidak menggiring opini seolah-olah kliennya telah terbukti bersalah.
“Kami menghormati proses penyelidikan di kepolisian. Tetapi semua pihak juga harus menghormati hak hukum klien kami. Terhadap media yang memberitakan sepihak, kami akan menggunakan hak jawab kami dan melaporkannya ke Dewan Pers,” tutup Mardi.(red)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…