Pemerintah Dorong Koperasi Pesantren Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan Dan Kemandirian Umat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi di lingkungan pondok pesantren sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan. Dengan jaringan yang luas dan kuat, pesantren dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila didukung tata kelola koperasi yang profesional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Konsumen Mathlaul Anwar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (16/6/2026).
Menurut Farida, jaringan pesantren telah terbukti bertahan dan berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, kekuatan yang selama ini berfokus pada pendidikan dan kegiatan sosial perlu diperluas ke sektor ekonomi agar mampu menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.
“Jaringan pesantren adalah jaringan yang paling kuat dari dulu hingga sekarang. Jika ini dikelola secara profesional, pesantren bisa menjadi mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah atau donatur,” ujar Farida dikutip dari Republika, Rabu (17/6).
Ia menekankan bahwa profesionalisme menjadi kunci utama keberhasilan koperasi pesantren. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pemisahan yang jelas antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis.
“Harus dipisahkan antara kantong bisnis dan sosial. Ini bagian dari tata kelola profesional. Jangan sampai santri yang seharusnya fokus belajar malah dibebani urusan teknis bisnis yang bukan keahliannya,” tegasnya.
Akses Permodalan dan Sertifikasi Syariah
Untuk mendukung pengembangan koperasi pesantren, Kementerian Koperasi telah menyiapkan berbagai instrumen pendukung, termasuk akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan skema bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan komersial.
Farida mendorong koperasi pesantren meningkatkan kapasitas manajemen dan tata kelola agar memenuhi syarat memperoleh akses pendanaan tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tersertifikasi pada koperasi syariah yang banyak berkembang di lingkungan pesantren.
“Kementerian Koperasi siap mendampingi koperasi pesantren untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi. Ini penting agar koperasi kita mampu bersaing di kancah nasional maupun global,” lanjut Farida.
Menurutnya, jika setiap pesantren memiliki koperasi yang sehat dan mandiri, maka akan terbentuk jaringan ekonomi yang saling terhubung dalam rantai pasok nasional, mulai dari sektor pangan hingga jasa keuangan.
“Pesantren yang mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, adalah bentuk nyata dari perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh,” kata Farida.
Koperasi Jadi Ujung Tombak Ekonomi Pancasila
Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transformasi Ekonomi Pancasila yang sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginan kuat untuk melakukan transformasi ekonomi kembali ke Ekonomi Pancasila," ujar Ferry saat menghadiri peluncuran Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia di Bali.
Meski demikian, ia mengakui koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya derasnya arus produk impor yang masuk ke pasar domestik, mulai dari tekstil hingga pakaian bekas.
Sebagai solusi, Ferry mendorong koperasi untuk membangun industri dari hulu hingga hilir agar mampu menciptakan kemandirian produksi nasional.
"Saya mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen. Kita harus mampu memproduksi bahan baku secara mandiri melalui badan usaha koperasi," kata Menkop.
Pandangan serupa disampaikan Rieke Diah Pitaloka yang juga menjabat Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia. Menurutnya, koperasi bukan sekadar wadah mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat kedaulatan rakyat.
"Koperasi ini lahir bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkan untuk memperkuat rakyat. Ini adalah alat perjuangan ideologis untuk membangun kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan bersama," kata Rieke.
Memperingati momentum Hari Lahir Bung Karno, ia mengingatkan kembali gagasan sang proklamator tentang koperasi sebagai sekolah gotong royong dan solidaritas sosial yang mampu mengorganisasi petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda.
"Target utama kita ke depan adalah memutus ketergantungan terhadap luar negeri. Kita harus mampu memproduksi, mengolah, dan menguasai rantai nilai ekonomi sendiri. Inilah esensi sejati dari semangat 'Berdikari', berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.
Di sisi lain, pelaku industri kreatif turut menyambut positif penguatan ekosistem koperasi. Ketua BPD APPMI Bali terpilih, Kadek Wira Dika, menyatakan komitmennya untuk membawa wastra tradisional Bali seperti endek, tenun, dan songket semakin dikenal di pasar internasional.
“Bali memikul tanggung jawab besar untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya melestarikan dan mengembangkan wastra seperti endek, tenun, dan songket agar semakin mendunia," ungkap Kadek Wira.
Dengan dukungan pemerintah, pesantren, koperasi, dan pelaku usaha kreatif, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga fondasi bagi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Rep)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…