Pemda Dan APH Diharap Komit Tertibkan Tambang Ilegal
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.Id): Pemerintah daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan komit untuk menertibkan aktivitas pertambangan diduga ilegal. Karena, keberhasilan penertiban, tidak hanya bergantung pada komitmen gubernur dan dinas teknis, tetapi juga membutuhkan dukungan konkret dari Pemda serta institusi penegak hukum.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) Kristian Simarmata (foto), kepada wartawan, Minggu (31/5). Dia mengomentari tentang upaya penertiban sektor pertambangan yang dilakukan Pemprovsu, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut.
Seperti diketahui, sekarang ini Disperindag ESDM Sumut tengah gencar bergerak melakukan peninjauan terhadap sejumlah aktivitas pertambangan. Dari operasi yang dilakukan, ditemukan beberapa aktivitas pertambangan yang beroperasi ternyata tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Ironisnya di lapangan, berbagai temuan justru mengindikasikan masih adanya dugaan keterlibatan oknum aparatur maupun APH yang membekingi aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Situasi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi komitmen Pemprovsu dalam menertibkan sektor yang selama ini kerap memunculkan persoalan lingkungan, hukum, dan kebocoran penerimaan daerah.
Menanggapi hal ini, Kristian Simarmata mengatakan bahwa rantai komando penegakan hukum memang berada di luar kewenangan langsung pemerintah provinsi. Karenanya, keberhasilan operasi penertiban ini, sangat ditentukan oleh keseriusan kepolisian dan kejaksaan dalam menindak pelaku. Termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung aktivitas ilegal tersebut.
Kristian mengakui, komitmen gubernur untuk menertibkan pertambangan ilegal merupakan fondasi yang baik, terutama untuk mencegah kerusakan, dan menata kembali lingkungan yang telah rusak akibat pertambangan ilegal.
Kristian juga menilai instruksi, instruksi Gubsu kepada jajarannya (Disperindag ESDM), merupakan langkah politik dan administratif yang penting dalam upaya memberantas praktik pertambangan ilegal di Sumut.
Namun begitu, menurut Kristian, keberhasilan penertiban tidak hanya bergantung pada komitmen gubernur dan dinas teknisnya saja. Tetapi juga membutuhkan dukungan konkret dari Pemda serta institusi penegak hukum.
Artinya, efektivitasnya akan sangat terbatas, jika tidak didukung penuh oleh Pemda dan aparat penegak hukum di lapangan.
“Jika di lapangan masih ada oknum yang melindungi atau bahkan menikmati keuntungan dari aktivitas tambang ilegal, maka penertiban akan sulit menghasilkan perubahan yang signifikan,” kata Kristian.
Ekonomi Rente
Lebih lanjut Kristian menyebutkan, maraknya tambang ilegal tidak terlepas dari praktik ekonomi rente yang melibatkan pemodal, pelaku lapangan, hingga oknum tertentu yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Kemudian, kata Kristian, kondisi itu diperparah oleh lemahnya pengawasan, rumitnya proses perizinan, serta penegakan hukum yang selama ini dinilai belum menyentuh aktor utama di balik operasi pertambangan ilegal. Akibatnya, daerah tidak hanya kehilangan potensi pendapatan dari sektor pertambangan, tetapi juga menghadapi dampak kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.
Upaya memastikan instruksi gubernur berjalan konsisten, Kristian mendorong pembentukan satuan tugas terpadu yang melibatkan Pemprovsu, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, kejaksaan, TNI, inspektorat, serta unsur masyarakat sipil.
Selain operasi lapangan, langkah tersebut perlu dibarengi audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, reformasi sistem perizinan, dan pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis citra satelit maupun drone.
Menurut Kristian, ukuran keberhasilan penertiban tidak hanya dilihat dari jumlah lokasi tambang yang ditutup, tetapi juga dari keberhasilan mengungkap pemodal, oknum pelindung, serta peningkatan PAD dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Disebutkan Kristian, ketegasan terhadap oknum yang terlibat, menjadi kunci keberhasilan penertiban. Karena, kata dia, tanpa penegakan hukum yang menyentuh seluruh mata rantai praktik tambang ilegal, instruksi gubernur berisiko kehilangan daya dorong dan gagal menghasilkan perubahan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan di Sumut. (id144)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…