Paripurna LKPJ Tapteng Disorot: DPRD Sebut Pemerintah Lalai dan Gagal Tangani Krisis
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
TAPANULI TENGAH (Waspada.id) Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tapanuli Tengah akhirnya digelar, Rabu (06/05/2026), di tengah sorotan tajam dan kritik keras dari DPRD.
Paripurna yang seharusnya sudah dilaksanakan sejak akhir Maret tersebut dinilai terlambat dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014. DPRD menegaskan keterlambatan itu bukan persoalan teknis biasa, melainkan bentuk kelalaian serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Anggota DPRD Tapanuli Tengah Martanto Siregar dari PAN bersama Herman Hulu dari Gerindra secara terbuka mengkritik penundaan tersebut. Mereka menyebut keterlambatan pengesahan LKPJ sebagai preseden buruk yang mencerminkan lemahnya disiplin dan rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap aturan.
Menurut DPRD, alasan penundaan karena adanya agenda tamu tidak dapat dijadikan pembenaran. Pemerintah daerah dinilai gagal menempatkan kewajiban konstitusional sebagai prioritas utama.

“LKPJ ini seharusnya sudah selesai sejak akhir Maret. Kalau terus ditunda, ini menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas anggota DPRD dalam sidang paripurna.
Paripurna akhirnya digelar setelah adanya tekanan dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna menghindari pelanggaran administrasi dan hukum yang lebih jauh.
Namun kritik DPRD tidak berhenti pada persoalan administrasi. Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti keras kegagalan pemerintah daerah menangani bencana di sejumlah wilayah terdampak.
Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri disebut menjadi contoh nyata lemahnya respons pemerintah terhadap krisis masyarakat. Hingga kini kondisi sungai di wilayah tersebut masih memprihatinkan dan terus menimbulkan ancaman banjir setiap kali hujan turun.
DPRD menilai pemerintah daerah gagal melakukan pemulihan pascabencana secara maksimal. Warga disebut masih hidup dalam ketidakpastian tanpa perlindungan yang jelas dari pemerintah.
Sorotan tajam juga diarahkan pada metode penanganan sungai yang dinilai tidak efektif. Material hasil pengerukan disebut hanya ditumpuk di pinggir sungai tanpa solusi teknis yang berkelanjutan.
“Ini hanya pemborosan anggaran. Material itu nantinya akan kembali hanyut dan menyebabkan pendangkalan ulang,” kritik DPRD.
Atas kondisi tersebut, DPRD mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera turun tangan dengan mengucurkan anggaran darurat sebesar Rp200 miliar untuk pemulihan sungai dan percepatan penanganan pascabencana.
Selain persoalan bencana, DPRD juga menyoroti buruknya pendataan korban terdampak yang hingga kini belum tuntas. Ketidakjelasan data bantuan dinilai memicu keresahan masyarakat hingga gelombang protes di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Tak hanya itu, DPRD turut melontarkan kritik keras terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak profesional dan tidak menghargai lembaga legislatif.

Dalam beberapa undangan rapat kerja resmi, DPRD menyebut tidak satu pun OPD hadir memenuhi panggilan. Kondisi itu bahkan disebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap fungsi pengawasan DPRD.
Istilah “breksit” dilontarkan anggota dewan untuk menggambarkan sikap OPD yang dianggap berjalan sendiri dan tidak lagi sejalan dengan sistem pemerintahan daerah.
Di tengah memanasnya kritik, DPRD juga mengungkap adanya dugaan penyimpangan anggaran sebesar 17 persen di salah satu sektor strategis di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dugaan tersebut dinilai serius dan berpotensi mengarah pada praktik korupsi. DPRD meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan.
Selain itu, DPRD turut menagih realisasi janji politik Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan bagi masyarakat.
Program prioritas seperti penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembangunan rumah sakit, hingga infrastruktur publik disebut masih jauh dari harapan masyarakat.
Menutup penyampaiannya, DPRD mendesak dilakukan evaluasi total terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk pencopotan pejabat OPD yang dianggap tidak mampu bekerja secara profesional.
DPRD memperingatkan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pembenahan serius, maka krisis kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan semakin dalam dan sulit dipulihkan. (Tnk)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…