Pansus Komisi III DPRK Aceh Tamiang: Dinkes Aceh Tamiang Diminta Segera Bayarkan Proyek 2025
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
ACEH TAMIANG (Waspada.id): Komisi III DPRK Aceh Tamiang meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) secepatnya dapat melakukan proses pengamprahan pembayaran terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 yang belum terbayarkan, dan segera dapat dilakukan pembayaran serta pekerjaan- pekerjaan kegiatan tahun anggaran 2026 segera dikerjakan.
Kemudian meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang terhadap puskesmas Kota Kualasimpang untuk kepemilikan tanah yang belum sepenuhnya di miliki oleh puskesmas agar dapat diproses kepemilikannya. Demikian poin laporan Pansus Komisi III DPRK Aceh Tamiang terkait LKPJ tahun 2025 yang dibacakan juru bicara Dody Fahrizal,SE dalam rapat paripurna pada Senin (8/6).
Pansus Komisi III juga menyoroti RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang dengan meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar Direktur RSUD Muda Sedia terhadap teguran dari Kementerian Kesehatan tentang sistem digitalisasi data yang rusak akibat bencana banjir bandang belum dapat beroperasional sebagaimana mestinya untuk segera diperbaiki.
“Meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar Direktur RSUD Muda Sedia terhadap alat ventilator dapat dipenuhi sesuai aturan yang telah di tetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang rusak akibat bencana banjir bandang, sehingga nilai akreditasi RSUD Muda Sedia tidak turun,” sebut Dody Fahrizal dalam laporan Pansus Komisi III.
Pansus Komisi III DPRK Aceh Tamiang juga meminta kepada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat mengusulkan anggaran kepada Bupati Aceh Tamiang untuk mendirikan gedung baru sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP) serta dilengkapi dengan fasilitas- fasilitasnya.
Sementara untuk Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang,Komisi III DPRK Aceh Tamiang meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar Dinas Sosial Kabuaten Aceh Tamiang dapat segera menjemput bola ke pemerintah pusat terkait bantuan uang jaminan hidup, ekonomi dan perabot supaya cepat disalurkan bagi masyarakat hidrometeorologi, mengingat sudah lebih dari enam bulan bencana berlalu, masih banyak masyarakat belum menerima haknya.
Pansus III DPRK Aceh Tamiang meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang terhadap aset- aset daerah agar dapat tersertifikasi secara keseluruhan, sehingga tidak klaim oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. BPKD juga diminta dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dapat melakukan pendataan aset- aset pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang rusak akibat banjir bandang pada akhir tahun 2025.
Sedangkan untuk Bagian Barang dan Jasa pada Sekretariat Aceh Tamiang, Komisi III DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati dapat membangun gedung baru untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan bagian LPSE. Laporan Pansus III DPRK Aceh Tamiang ini diharapkan menjadi acuan kedepannya terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. (Id76)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…