Pansus IV Bidang Pembangunan DPRK Aceh Tamiang: Bupati Diminta Evaluasi Kinerja Kepala Bappeda Dan Disnakertrans
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
ACEH TAMIANG (Waspada.id): Bupati Aceh Tamiang, Drs Armia Pahmi diminta untuk mengevaluasi kinerja Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Tamiang. Hal ini tertuang dalam laporan Pansus IV DPRK Aceh Tamiang terhadap LKPJ Bupati tahun 2025.
Evaluasi kinerja kedua kepala instansi tersebut, dalam laporan Pansus IV DPRK Aceh Tamiang yang dibacakan juru bicaranya Sadikin, menjelaskan bahwa Bappeda dan Disnaketrans Aceh Tamiang tidak hadir saat diundang untuk melakukan pembahasan LPKJ Bupati Aceh Tamiang tahun 2025 bersama tim Pansus.
Ketidakhadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksud berpotensi menghambat proses pembahasan, pendalaman materi, serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya komitmen dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan mekanisme akuntabilitas pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Sementara untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tamiang masih terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2025, serta beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan belum dapat direalisasikan pembayarannya secara penuh akibat kondisi force majeure yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi pada akhir november 2025.
Untuk itu Pansus IV merekomendasikan, Dinas PUPR Aceh Tamiang segera melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh pekerjaan fisik yang belum selesai maupun yang terdampak bencana, disertai penyusunan rencana tindak lanjut yang jelas serta target penyelesaian yang terukur pada tahun anggaran 2026.
Kemudian, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang segera memprioritaskan penyelesaian kegiatan tahun 2025 yang belum tuntas untuk dilanjutkan ditahun ini, karena manfaat langsung kepada masyarakat serta mengalokasikan dukungan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dinas PUPR diminta untuk meningkatkan kualitas perencanaan teknis dan pengawasan lapangan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan konstruksi. pekerjaan yang mengalami maupun permasalahan kualitas.
Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, Pansus IV Bidang Pembangunan merekomendasikan dengan meminta BPBD segera menyusun kebutuhan riil sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terdampak banjir untuk menjadi prioritas pemulihan. Kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengurangi ketergantungan terhadap sistem sewa kendaraan operasional dan secara bertahap melakukan pengadaan kendaraan operasional yang menjadi aset daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pansus IV meminta penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dilaksanakan secara tepat sasaran berdasarkan data yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati guna menghindari potensi konflik sosial di masyarakat. BPBD diminta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang, dimana Pansus IV Bidang Pembangunan DPRK Aceh Tamiang menemukan beberapa hal seperti, fasilitas publik dan objek wisata sejumlah fasilitas publik di kawasan stadion Aceh Tamiang, termasuk area permainan anak dan lokasi berjualan masyarakat, masih memerlukan penataan dan rehabilitasi pascabencana banjir.
Kondisi ini menghambat pemanfaatan ruang publik secara optimal dan menurunkan kenyamanan masyarakat yang mengunjungi kawasan tersebut. terkait pengelolaan fasilitas publik, objek wisata, promosi pariwisata, dan pembinaan atlet, memberikan catatan sebagai agar Disparpora Aceh Tamiang melakukan penataan dan rehabilitasi terhadap fasilitas publik yang terdampak bencana banjir, khususnya kawasan stadion Aceh Tamiang, area permainan anak, dan lokasi usaha masyarakat, sehingga dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan produktif.
Selain itu, Disparpora perlu berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung objek wisata, termasuk akses jalan, fasilitas umum, dan infrastruktur penunjang lainnya guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan pengunjung.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan dan Keluarga Berencana (DPMKPKB), Pansus IV DPRK Aceh Tamiang mencermati bahwa, pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih memerlukan penguatan. Mengingat alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah kampung, diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Kemudian,DPMKPKB Aceh Tamiang meningkatkan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap pemerintah kampung dalam pengelolaan dana desa. langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, serta pembinaan administratif guna meminimalisasi potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
Sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, dari laporan diterima bahwa sejumlah armada dan sarana prasarana pengelolaan persampahan mengalami kerusakan akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir tahun 2025. Krusakan tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan operasional Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. (Id76)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…