Ombudsman RI: Kecelakaan Bekasi Timur Ungkap Perlunya Perbaikan Tata Kelola Keselamatan Perlintasan Sebidang
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Ombudsman RI menilai kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 mengungkap perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan perlintasan sebidang di Indonesia.
Hasil Kajian Cepat (Rapid Assessment) mengenai Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam peristiwa kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur menemukan bahwa risiko keselamatan pada Perlintasan sebidang Ampera (JPL 86) sebenarnya telah lama diketahui, namun belum diikuti dengan langkah mitigasiyang memadai. Temuan tersebut menunjukkan bahwapersoalan yang terjadi disebabkan oleh lemahnya tindaklanjut dalam pengelolaan keselamatan perlintasan.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalamkonferensi pers pada Rabu (1/7) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prinsip tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. "Penyelenggaraan transportasi harus menganut prinsipbahwa keselamatan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Oleh karenanya, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran harus menempatkan perlindunganterhadap keselamatan masyarakat sebagai tujuanutama," tegasnya.
Kajian Cepat Ombudsman RI disusun melalui observasi lapangan, permintaan keterangan kepada instansi terkait, wawancara dengan korban dan keluarga korban, telaahregulasi, serta pencocokan data dengan berbagaisumber independen.
Ombudsman RI menelaah penyelenggaraan pelayanan publik pada tiga fasesekaligus, yaitu pra-kejadian, saat kejadian, dan pascakejadian, untuk menilai sejauh mana penyelenggara pelayanan publik menjalankan tanggungjawabnya dalam menjamin keselamatan masyarakat, merespons keadaan darurat, memulihkan layanan, sertamemenuhi hak-hak korban dan pengguna jasa.
Hasil kajian menunjukkan bahwa akar persoalan utamakecelakaan berada pada fase pra-kejadian, khususnyaterkait tata kelola keselamatan Perlintasan Sebidang Ampera. Meskipun berstatus sebagai perlintasan resmidan telah lama digunakan secara intensif oleh masyarakat, hingga saat kecelakaan terjadi perlintasantersebut belum dilengkapi palang pintu maupun penjagaresmi.
Pengamanan masih dilakukan secara swadayaoleh warga sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanyakesenjangan antara status resmi perlintasan dengantingkat perlindungan keselamatan yang tersedia bagimasyarakat pengguna.
Ombudsman RI menemukan bahwa kebutuhan peningkatan keselamatan pada Perlintasan Ampera sesungguhnya telah lama diketahui oleh berbagaipemangku kepentingan. Namun, kebutuhan tersebutbelum ditindaklanjuti secara efektif. Kajian mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusiterhadap kondisi tersebut, antara lain lemahnyakoordinasi antarinstansi, belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, keterbatasan sertaprioritas pembiayaan, dan kompleksitas sosial yang berkaitan dengan kebutuhan akses dan mobilitas masyarakat.
Kajian ini juga menemukan bahwa persoalan yang terjadidi Bekasi Timur bukanlah kasus yang berdiri sendiri(kasuistis). Pola permasalahan yang ditemukan memilikikesamaan dengan hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2017 mengenai Perlintasan Sebidang Kereta Api di Pulau Jawa. Berbagai persoalan yang sebelumnyatelah diidentifikasi, seperti lemahnya koordinasi lintassektor, lambatnya tindak lanjut terhadap lokasi berisikotinggi, belum optimalnya pengawasan, serta belumterintegrasinya perencanaan keselamatan dengan pengambilan keputusan dan penganggaran, masih kembali ditemukan dalam peristiwa ini. Dengan demikian, sejumlah rekomendasi perbaikan yang telah lama tersedia belum sepenuhnya diimplementasikan secaraefektif.
Ombudsman RI juga menemukan bahwa kendala keselamatan tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Dalam banyak kasus, persoalanyang lebih mendasar adalah belum ditempatkannya meselamatan sebagai prioritas utama dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Padahal berbagai langkah mitigasi risiko yang relatif sederhana, sepertipemasangan palang pintu, penyediaan penjaga resmi, pembangunan pos jaga, serta perlengkapankeselamatan lainnya, dapat dilaksanakan sebelumpembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyoveratau underpass direalisasikan.
Di sisi lain, Ombudsman RI memahami tingginyaketergantungan masyarakat terhadap PerlintasanAmpera sebagai jalur mobilitas harian dan aktivitasekonomi lokal. Namun, kebutuhan mobilitas tersebuttidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankankondisi perlintasan yang belum memenuhi standarkeselamatan dan keamanan.
Sementara itu, pada fase saat kejadian dan pascakejadian, Ombudsman RI menilai respons yang dilakukan PT KAI, KAI Commuter, Basarnas, Kepolisian, TNI, tenaga kesehatan, Jasa Raharja, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait berjalan relatif baik. Proses evakuasi korban berlangsung cepat, layanankesehatan dan santunan kepada korban dapat diberikan, operasional perjalanan kereta api dipulihkan secarabertahap, serta mekanisme pengembalian dana dan penanganan barang hilang juga terlaksana.
Berdasarkan hasil kajian, Ombudsman RI tidak menemukan potensimaladministrasi yang signifikan dalam penanganan keadaan darurat maupun pemenuhan hak-hak korban setelah kecelakaan terjadi.
Meski demikian, Ombudsman RI menilai masihdiperlukan penguatan sistem evaluasi pascakejadian, perlindungan terhadap pengguna jasa yang terdampak, komunikasi publik pada masa krisis, serta mekanisme pembelajaran institusional agar setiap kecelakaanmenjadi dasar perbaikan sistem keselamatan secara berkelanjutan.
Berdasarkan seluruh fakta dan analisis yang diperoleh, Ombudsman RI berpendapat bahwa akuntabilitas pelayanan publik dalam penanganan kecelakaan keretaapi di Bekasi Timur tergolong baik pada aspek respons darurat dan pemulihan layanan, namun belum memadai pada aspek pencegahan dan mitigasi risiko.
Selanjutnya, Ombudsman RI melihat adanya potensi maladministrasi yang signifikan pada fase pra-kejadian berupa pengabaian kewajiban peningkatan keselamatan, tidak memberikan pelayanan yang semestinya, sertapenundaan berlarut dalam penanganan perlintasan sebidang berisiko tinggi.
Peristiwa kecelakaan di Bekasi Timur menunjukkanbahwa risiko keselamatan telah dikenali sejak lama, tetapi belum diikuti dengan langkah mitigasi yang memadai. Oleh karena itu, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keselamatan perlintasan sebidang melalui koordinasi yang lebihefektif, perencanaan dan penganggaran yang berpihakpada keselamatan, serta implementasi yang konsisten terhadap berbagai rekomendasi perbaikan yang telah tersedia.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan lima saran perbaikan utama. Pertama, mempercepat perbaikan keselamatan perlintasan sebidang berisiko tinggi dengan melakukan evaluasi bersama dan mengambil langkah konkrit perbaikan termasuk rekonsiliasi data, penguatan SDM penjagaan, penataan aset, yang dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan keselamatan sebidang secara nasional.
Kedua, memperkuat tata kelola dan transparansi pengawasan melalui pengembangan basis data nasional terintegrasi, pemetaan resiko berkala, sistem pemantauan dan pelaporan.
Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah daerah agar menangani perlintasan sebidang, serta mempercepat penyelesaian persoalan keselamatan perlintasan sebidang melalui perumusan regulasi dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan pendelegasian kewenangan pengelolaan perlintasan kepada PT KAI.
Ketiga, membangun sistem evaluasi dan pembelajarankeselamatan yang terintegrasi sehingga setiap peristiwakecelakaan menjadi dasar pembelajaran dan perbaikankebijakan secara berkelanjutan.
Keempat, memperkuat responsifitas komunikasi publik pada masa kritis dengan mengintegrasikan kanal informasi digital, penyediaan pembaruan informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat dan mudah di akses.
Kelima, mengimplementasikan hasil rapid assessment secara terpadu dan mengintegrasikan pelaksanaan saran perbaikan ke dalam rencana aksi bersama.
Ombudsman RI menegaskan bahwa keselamatantransportasi merupakan bagian dari hak masyarakatuntuk memperoleh pelayanan publik yang aman, berkualitas, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruhpemangku kepentingan perlu menempatkan keselamatansebagai prioritas utama dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraanpelayanan publik di sektor transportasi.
Diketahui, Hasil Kajian Sistemik ini telah disampaikansecara langsung kepada Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuanyang telah dilakukan sebelumnya pada Selasa (30/6/2026) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.(id141)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…