Ojol Medan Kembali Turun ke Jalan, Desak Harga BBM Non-Subsidi Diturunkan dan Potongan Aplikasi Dibatasi 8 Persen
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam sejumlah komunitas dan organisasi pengemudi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (24/6).
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan penurunan harga BBM non-subsidi serta mendesak pemerintah menegakkan aturan pembatasan potongan aplikasi maksimal 8 persen.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM), Ojek Sumut Bersatu, Gabungan Ojol Medan Bersatu, dan sejumlah komunitas lainnya menilai tingginya harga BBM non-subsidi semakin membebani biaya operasional pengemudi.
Menurut mereka, kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, berdampak langsung terhadap pendapatan harian para pengemudi. Kondisi tersebut membuat banyak ojol beralih menggunakan Pertalite sehingga memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Medan.
Selain persoalan BBM, para pengemudi juga mendesak pemerintah segera merealisasikan kebijakan pembatasan potongan aplikasi maksimal 8 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.
Juru bicara aksi sekaligus Ketua Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM), Rinaldi, S.Kom, mengatakan para pengemudi berharap pemerintah memastikan seluruh perusahaan aplikator mematuhi ketentuan tersebut.
"Kami meminta pemerintah segera menerapkan potongan aplikasi maksimal 8 persen agar penghasilan pengemudi tidak terus tergerus. Kami juga berharap ada perhatian serius terhadap tingginya biaya operasional akibat harga BBM yang terus membebani pengemudi," ujarnya dalam orasi.
Rinaldi juga meminta DPRD Sumut memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan yang melibatkan pihak aplikator, Dinas Perhubungan, serta perwakilan pengemudi guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi ojol.
Aksi tersebut diterima Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar. Dalam pertemuan dengan perwakilan massa, Abdul Rahim menyatakan seluruh aspirasi pengemudi akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti.
Menurut Abdul Rahim, DPRD Sumut akan mengirimkan rekomendasi tertulis kepada Presiden RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ketenagakerjaan agar perusahaan aplikator mematuhi ketentuan potongan maksimal 8 persen sebagaimana diatur dalam Perpres.
Selain itu, DPRD Sumut juga berencana memanggil pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk meminta penjelasan terkait antrean panjang dan ketersediaan BBM jenis Pertalite yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Setelah menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog dengan perwakilan DPRD Sumut, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Selama kegiatan berlangsung, aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. (id143)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…