OJK Tetapkan Kebijakan Baru Pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta Kini Punya Pilihan Cair Sekaligus atau Berkala
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan kebijakan baru terkait pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi peserta Dana Pensiun sekaligus memperkuat perlindungan hak peserta tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam industri dana pensiun.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen OJK dalam mengimplementasikan putusan MK secara tepat, sekaligus menjaga keberlangsungan industri Dana Pensiun.
"OJK menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi dan menetapkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi peserta Dana Pensiun. Langkah ini juga bertujuan melindungi kepentingan peserta serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik," ujar Agus Firmansyah dalam keterangan resminya, Senin (13/7).
Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026 tentang Pemberian Persetujuan atau Kebijakan Berbeda dengan Peraturan OJK yang Mengatur Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun terkait Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak.
Melalui kebijakan tersebut, peserta Dana Pensiun yang manfaat pensiunnya berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak kini dapat memilih mekanisme pembayaran manfaat pensiun, baik secara sekaligus maupun secara berkala.
Selain itu, Dana Pensiun juga diperbolehkan membayarkan manfaat pensiun secara sekaligus tanpa lagi terikat batasan nilai maupun persyaratan tertentu yang sebelumnya diatur dalam ketentuan OJK. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus diawali dengan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun oleh OJK.
Agus menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi peserta, tetapi juga menjaga stabilitas industri Dana Pensiun melalui pengawasan yang tetap ketat.
"Keputusan ini merupakan pelaksanaan kewenangan OJK dalam memberikan kepastian hukum atas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjaga kepentingan peserta Dana Pensiun, keberlangsungan penyelenggaraan Dana Pensiun, serta stabilitas industri Dana Pensiun," jelasnya.
OJK menyampaikan keputusan tersebut akan tetap berlaku hingga diterbitkannya ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun.
Ke depan, OJK memastikan akan terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan industri, penerapan tata kelola yang baik, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional. (id09)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…