Nama Perawati Dan Elson Disebut Dalam Dugaan Mark Up Bansos PENA, Kuasa Hukum Soroti Belum Ada Tersangka Baru
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SAMOSIR (Waspada.id): Penanganan dugaan kasus penggelembungan harga (mark up) dalam Bantuan Sosial Program PENA di Kabupaten Samosir kembali menjadi sorotan. Penasihat hukum Agust F Karo-karo, Rudi Sihombing, mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak yang disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
Rudi menilai, terdapat enam orang yang telah mengembalikan kerugian negara saat perkara sudah memasuki tahap penyidikan, namun hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka.
“Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samosir tidak menetapkan enam orang yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara ketika perkara sudah berada pada tahap penyidikan. Hal itu menurut kami bertentangan dengan Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Rudi.
Ia juga menyoroti nama Direktur Utama Bumdesma, Perawati Sitanggang, serta Elson Simanjorang yang disebut dalam sejumlah BAP saksi terkait dugaan mark up harga barang dalam pengadaan bantuan sosial tersebut.
“Jika enam oknum tersebut, termasuk Direktur Utama Bumdesma Perawati Sitanggang dan Elson Simanjorang sebagai pihak yang diduga melakukan mark up harga barang, tidak ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana termuat dalam beberapa keterangan saksi di BAP, maka konstruksi perkara ini dinilai tidak akan pernah lengkap,” tegasnya.
Menurut Rudi, kerugian negara dalam perkara ini diduga terjadi bukan saat proses pemindahbukuan dana bantuan, melainkan ketika transaksi pengadaan barang berlangsung dengan adanya dugaan penggelembungan harga.
“Kerugian negara bukan terjadi saat adanya surat permohonan pemindahbukuan dana dari rekening penerima bantuan ke rekening Bumdesma Marsada Tahi Pangururan, tetapi ketika terjadi transaksi jual beli barang yang diduga telah mengalami penggelembungan harga,” jelasnya.
Ia menilai penanganan perkara harus dilakukan secara menyeluruh agar konstruksi hukum menjadi utuh dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samosir, Juna Karo-karo, saat dikonfirmasi pada Selasa (19/5/2026), menyatakan bahwa nama-nama yang disebut masih berstatus sebagai saksi dan proses pemeriksaan masih terus berjalan.
“Penyidik masih melakukan pemeriksaan. Dalam proses hukum ini, Kajari Samosir bekerja secara profesional dan akuntabel,” ujarnya. (id53)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…