Nama Dirjen Terseret Dugaan Kasus Korupsi Rp 61 Miliar, Ini Kata Bea Cukai
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
Jaksa KPK mengungkap dugaan suap Rp61,3 miliar dan pemberian barang mewah seperti mobil serta jam tangan untuk memperlancar jalur impor barang di Bea Cukai.
JAKARTA (Waspada.id): Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara menanggapi terseretnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Djaka Budi Utama, dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Otoritas kepabeanan tersebut menyatakan komitmennya untuk menghormati proses persidangan dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pelayanan impor.
Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budi Prasetiyo menegaskan, Bea Cukai menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan di pengadilan. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang disebut dalam perkara tersebut.
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," ujar Budi kepada media, Kamis (7/5/2026).
Ia menambahkan, karena perkara telah memasuki tahap persidangan, Bea Cukai memilih tidak memberikan komentar lebih jauh terkait substansi kasus yang sedang ditangani KPK tersebut.
"Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," ujarnya.
Kronologi
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat RZL.
Sehari kemudian, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai.
Mereka adalah RZL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).
Selain itu, KPK juga menetapkan pemilik Blueray Cargo JF, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo AND, serta Manajer Operasional Blueray Cargo DK sebagai tersangka.
Pada 26 Februari 2026, KPK kembali menetapkan tersangka baru, yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo (BBP).
Selanjutnya, pada 27 Februari 2026 KPK mengungkapkan tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai, antara lain setelah penyitaan uang tunai Rp5,19 miliar dalam lima koper dari sebuah rumah di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Pada 6 Mei 2026, JF, And dan DK menjalani sidang perdana sebagai terdakwa. Kemudian nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama muncul dalam dakwaan untuk tiga terdakwa tersebut.
Dalam dakwaan itu, Djaka Budi bersama Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, disebut bertemu dengan pengusaha-pengusaha kargo di salah satu hotel di Jakarta pada Juli 2025. Adapun salah satu pengusaha yang hadir adalah JF.
Sumber liputan6.com
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…