MUI Medan Dukung Fatwa Menolak Penyembelihan Hewan Dam Di Indonesia, Harus Di Tanah Haram
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menyerukan apabila MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa atau imbauan, maka MUI daerah harus menyebarluaskan fatwa atau imbauan tersebut.
Hal ditegaskan Ketua MUI Kota Medan, Hasan Matsum, ditanya Waspada.id, Kamis (14/5/2026), menanggapi surat edaran atau tadzkirah yang menegaskan MUI menolak penyembelihan hewan Dam haji di Indonesia.
"Secara kelembagaan MUI Kota Medan mendukung MUI Pusat tersebut," tegas Hasan Matsum.
Menurutnya, perubahan hukum yang diusulkan oleh Kemenhaj harus benar-benar atas pertimbangan mashlahat yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan mudharat. "Dalam hal ini apabila penyembelihan Dam tidak dilakukan di Indonesia maka akan muncul mudharat, pertanyaannya apakah faktanya seperti itu," ungkapnya.
Sehari sebelumnya, MUI menegaskan sikap menolak penyembelihan hewan Dam haji di Indonesia.
Hal ini menanggapi Surat Edaran (SE) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Nomor S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran Dam.
Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Abdurrahman Dahlan, menjelaskan bahwa ibadah haji adalah satu paket aturan yang tidak boleh 'dipreteli' oleh negara. Apalagi, alasan pemindahan penyembelihan hewan dam ke Indonesia demi pemenuhan gizi.
"Jelas MUI berbeda pendapat dengan Kemenhaj. Perpindahan penyembelihan hewan Dam ke Indonesia harus ada alasan yang sangat kuat. Kalau alasannya untuk memudahkan atau alasannya orang Indonesia perlu (makanan) bergizi tidak tepat alasan itu," kata Prof Abdurrahman Dahlan kepada MUI Digital, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa penyembelihan hewan dam harus di Tanah Haram. Sehingga, pemindahan penyembelihan hewan dam ke Indonesia harus didasarkan pada alasan yang kuat.
Misalnya, apabila Arab Saudi melarang penyembelihan hewan dam haji di Tanah Haram, maka baru diperbolehkan penyembelihan hewan dam haji di Indonesia.
"Kalau tidak ada dalil yang kuat untuk mengalihkan yang wajib kepada selain wajib, tempat penyembelihan dan pembagian hewan dam itu (ke Indonesia) tidak dibenarkan. Kalau alasannya tanggung, tanggung banget, kita pindahkan saja Ka’bah ke Monas, biar hajinya di Indonesia," kata dia berseloroh.
Prof Abdurrahman menegaskan, ibadah haji, termasuk penyembelihan hewan dam adalah ibadah spesial yang tidak sama dengan ibadah umum lainnya.
"Haji itu pelaksanaannya di Tanah Haram, bukan di Kerinci (Jambi) misalnya kan. Maka ketika mengatakan ibadah haji, satu paket dengan ibadah yang sifatnya kita satu, satu paket. Jangan dipreteli, jangan yang aneh-aneh," kata dia.
Dia juga mendapat informasi bahwa penyembelihan hewan dam di Tanah Haram tidak ada masalah. Dari segi harga, ungkapnya, tidak beda jauh dengan Baznas maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).
“Saudi justru memfasilitasi layanan penyembelihan dam bagi yang haji tamattu' atau qiran dan meminta memasukkan dalam komponen persyaratan visa. Hal ini untuk memudahkan," jelasnya.
Dia mengimbau kepada jamaah haji untuk tetap melaksanakan dam di Tanah Haram, dibanding di Indonesia. Jika ada persoalan dari oknum pengelola dam di Tanah Haram, dia meminta pemerintah untuk memperbaikinya. Bukan malah memindahkan bahkan mengubah ibadahnya.(id96)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…