MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang Kritisi Pengerukan Di Kawasan Muara Kuala Peunaga
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
ACEH TAMIANG (Waspada.id): Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan perhatian serius terhadap aktivitas dredging atau pengerukan di kawasan Muara Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara yang belakangan menjadi sorotan masyarakat pesisir.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kepentingan rakyat dan lingkungan daerah, " kami memandang bahwa setiap aktivitas yang menyangkut wilayah pesisir harus dilaksanakan secara terbuka, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, "kata Edi Syahputra, ST, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang dalam keterangan resminya diterima Kamis (21/5).
Disampaikannya, muara bukan hanya jalur kapal keluar masuk,tapi menjadi napas ekonomi nelayan, ruang hidup masyarakat pesisir, dan benteng ekologis yang menyangkut masa depan kawasan.
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai pertanyaan publik terkait legalitas aktivitas pengerukan, transparansi volume material, tujuan pemanfaatan hasil dredging, hingga dugaan adanya aktivitas ekonomi dari material sedimentasi yang diambil.
Edi menegakan, atas dasar itu, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan beberapa sikap resmi dengan mendesak transparansi total dan meminta seluruh pihak yang terlibat membuka secara jelas kepada publik antara lain,dasar hukum pelaksanaan dredging, izin lingkungan,izin pengerukan, izin pemanfaatan material, volume material yang diambil, serta lokasi pembuangan atau distribusi material hasil pengerukan.
Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kewajiban dalam proyek yang menyangkut ruang hidup masyarakat dan mendukung penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran, "Kami menegaskan bahwa apabila nantinya ditemukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin, ataupun praktik pemanfaatan material yang tidak sesuai ketentuan, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas tanpa pandang bulu, " sebutnya.
Namun demikian, pihaknya juga menolak penghakiman sepihak tanpa proses pembuktian yang objektif dan berdasarkan data. Karena itu, investigasi independen dan audit terbuka menjadi sangat penting. " Kami meminta pengawasan melibatkan masyarakat pesisir, nelayan, akademisi, dan organisasi sipil harus dilibatkan dalam proses pengawasan, "ucap Edi seraya mengutarakan, tidak boleh ada kesan bahwa aktivitas di kawasan muara dilakukan tertutup dari pengawasan publik..
Edi menyatakan, bahwa semakin besar proyeknya, semakin besar pula tanggung jawab keterbukaannya, karena itu mendesak audit lingkungan dan volume material ,audit legalitas kegiatan serta pemeriksaan alur distribusi material hasil pengerukan.
Hal ini penting agar tidak muncul keresahan dan spekulasi liar ditengah masyarakat dan komitmen mengawal aspirasi asyarakat, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang akan terus mengawal persoalan ini secara konstitusional, damai, dan berdasarkan data.
"Kami tidak ingin konflik, namun kami juga tidak ingin ruang hidup masyarakat pesisir menjadi korban dari aktivitas yang tidak transparan, "tegas Edi lagi sembari menambahkan, sejarah sering mencatat, kerusakan besar di pesisir bermula dari proyek yang dianggap kecil dan dibiarkan tanpa pengawasan.(Id76)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…