AcehBerita

Minim Serapan Anggaran Zakat di Baitul Mal Bireuen, Anggota DPRK Soroti Kinerja Bupati Bireuen

R

Oleh

4,5 rb
Minim Serapan Anggaran Zakat di Baitul Mal Bireuen, Anggota DPRK Soroti Kinerja Bupati Bireuen
Anggota DPRK Bireuen Fraksi PKB, Muhammad Arif, Selasa (5/5).Waspada.id/ Fauzan

Reading Comfort

BIREUEN (Waspada.id): Panitia Khusus DPRK Bireuen menemukan rendahnya serapan anggaran pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2025. Dari total pagu sebesar Rp30.288.191.920, realisasi anggaran baru mencapai Rp13.304.104.315 atau 45,93 persen.

Temuan tersebut disampaikan Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Muhammad Arif, Selasa (5/5). Arif mengungkapkan, rendahnya serapan juga terjadi pada program pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Untuk ZIS senif fakir, dari anggaran Rp2.100.000.000 hanya terealisasi Rp858.000.000 atau 40,86 persen.

“Ini dana zakat, seharusnya tidak boleh seperti ini. Banyak masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Namun realisasinya masih rendah, terkesan tidak serius dalam pengelolaannya,” ujar Arif.

Hal serupa juga terjadi pada ZIS senif fisabilillah. Dari anggaran Rp490.000.000, realisasi hanya Rp136.000.000 atau 27,76 persen. Sementara untuk ZIS senif infak, dari pagu Rp22.394.620.000, yang terealisasi Rp9.318.388.000 atau 41,61 persen.

Menurut Arif, kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan, karena banyak di antaranya kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tidak hanya itu, sejumlah rumah dhuafa yang dibangun Baitul Mal Kabupaten Bireuen, anggaran Tahun 2025 hingga saat ini terbengkalai ada yang belum selesai pekerjaaannya.

"Ini juga menjadi persoalan, pasalnya, penerima yang telah dibongkar rumahnya mereka harus tinggal dengan kondisi seadanya. Bahkan lebih parah dari pada korban banjir keadaanya," ujarnya. 

Ia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bireuen agar memberi perhatian serius terhadap kinerja Baitul Mal. “Kami meminta Bupati untuk tidak main-main dalam menyikapi kondisi ini,” tegasnya.

Berdasarkan hasil konfirmasi Pansus DPRK dengan pihak Baitul Mal, sejumlah kendala dalam pelaksanaan program di antaranya keterbatasan anggaran untuk proses verifikasi data penerima serta belum tersedianya tenaga teknis yang profesional.

DPRK Bireuen mendorong agar permasalahan tersebut segera dibenahi guna memastikan penyaluran dana zakat dapat berjalan optimal dan tepat pada sasarannya. (id73)



Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua