Minim Pengawasan, Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Labura Bebas Berproduksi
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LABURA (Waspada.id): Komitmen Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Boby Afif Nasution, untuk menindak dan menertibkan tambang ilegal tampaknya tidak mendapat dukungan yang konkrit dari pembantunya di daerah.
Hal itu tercermin dari bebasnya aktivitas penambangan batuan ilegal di aliran Sungai Aek Harimau (Aek Rimo) yang berada dalam kawasan hutan Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Kegiatan eksploitasi dan pencurian sumber daya alam dari kawasan hutan Labura yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir ini, bebas berproduksi dengan menggunakan excavator di Sungai Aek Harimau.
Hal ini menjadi sinyal, akan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumut.
Terkait aktivitas ini, Kabid Tata Lingkungan dan Penatagunaan Hutan DLHK Sumut, Asep Fery, M.Si, yang pernah turun dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi penambangan ilegal di Sungai Aek Harimau ini enggan berkomentar banyak.
Dia hanya mengatakan, "Sebelumnya kita sudah melakukan pemotretan di lokasi. Secara resmi hasil dari peninjauan telah kita sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labura," jelas Asep, Senin (4/5), seolah melempar tanggung jawab.
Kesan lepas tanggung jawab terhadap pengawasan aktivitas ilegal di kawasan hutan juga terlihat dari sikap Kesatuan Kepala Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah V Aek Kanopan, Roland Sitorus.
"Maaf bang, kami sudah memberikan surat terkait aktifitas tambang tersebut dan tembusan ke DLH Kabupaten Labura serta Dinas LHK Provinsi Sumut," ucap Roland, Senin (4/5) yang mengakui jika pihak pengusaha juga telah dipanggil ke Dinas LHK Sumut.
Kesan lempar tanggung jawab ini, dijawab oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Labura, Candra Brata Tarigan, "Setiap usaha yang penerbitan perizinan berusahanya didelegasikan pada provinsi, penerbitan persetujuan menjadi kewenangan Gubernur".
"Selanjutnya, seluruh pelaku usaha pertambangan dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi," jawab Candra, Senin (4/5), mengutip aturan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022.
Sikap keengganan untuk menindak pelaku pengrusakan di kawasan hutan Labura dari pembantu Boby Afif Nasution ini juga terungkap dari keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Kaban Bapenda) Labura, Teddy Yulianto, M.Si, yang beberapa waktu lalu diajak oleh pihak Cabang Dinas ESDM Provinsi Sumut wilayah IV Rantau Perapat untuk turun ke lokasi tempat excavator bekerja di Sungai Aek Harimau.
"Selaku pemerintah setempat, kami dari Bapenda Labura pernah diajak sebagai tugas pendampingan Orang Cabang Dinas ESDM Provinsi Sumut Wilayah IV untuk pengawasan Galian C, karena mereka mendapat laporan," ungkap Teddy.
Masih menurut Teddy Yulianto, saat peninjauan lapangan, pihak ESDM wilayah IV juga melakukan pemetaan berupa pengambilan titik koordinat, baik di lokasi rencana tambang yang sedang dalam proses perizinan dan lokasi excavator bekerja.
"Saat itu pihak ESDM melakukan pengecekan titik koordinat dan ingin ketemu dengan pengusahanya. Namun saat itu tidak ada aktivitas di lokasi, hanya ada sebuah excavator terlihat parkir di perkebunan warga," jelasnya.(id31)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…