Merasa Dirugikan di Media Sosial, Saksi HS Soroti Etika Advokat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
SAMOSIR (Waspada.id): Saksi Herbin Sinaga (HS) mengaku keberatan dan merasa dirugikan setelah nama lengkapnya disebut dalam sebuah podcast yang diunggah di akun YouTube oleh kuasa hukum bersama kliennya berinisial KS.
Podcast tersebut membahas perkara dugaan pengancaman yang melibatkan HS dan KS di Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, pada 2 Juni 2025. Dalam perkara itu, kedua belah pihak diketahui saling membuat laporan di polisi dan sama-sama berstatus terdakwa.
Herbin Sinaga menjelaskan, peristiwa bermula saat dirinya sedang membabat rumput di sebidang tanah yang menurutnya merupakan milik marga Malau. Saat itu, KS datang dan mempertanyakan aktivitas tersebut.
“Saya sedang membabat di tanah itu. Lalu KS datang bertanya kenapa saya membabat di situ. Saya jawab kalau tanah itu milik marga Malau, tetapi KS mengatakan tanah itu miliknya,” ujar Herbin Sinaga, Senin (11/5) di Pangururan.
HS mengaku kesal hingga sempat mencekik leher KS sambil memegang parang dan tidak mengarahkan parang tersebut ke leher KS sesuai keterangan KS di podcast, dan hal itu sudah dibantah HS dan saksi pada persidangan. KS kemudian mengambil batu dan melemparkannya hingga mengenai kakinya.
“Setelah itu, KS mengambil botol pecah dan mengarahkannya ke perut saya. Untung ada saksi berinisial RS yang langsung merampas botol tersebut,” jelasnya.
Usai kejadian, HS membuat laporan dugaan pengancaman ke Polsek Simanindo. Di sisi lain, KS juga melaporkan HS atas dugaan serupa sehingga perkara tersebut berlanjut dan keduanya sama-sama menjadi terdakwa.
HS juga menyebut, setelah pertikaian terjadi, pihak marga Malau memasang plang sengketa di lokasi tanah yang dipersoalkan.
Kemudian, kuasa hukum KS bersama KS membuat podcast dan mengunggahnya ke media sosial dengan menyebut nama lengkap dirinya "Herbin Sinaga".
“Saya tidak terima dan merasa dirugikan karena nama saya disebut-sebut dalam podcast itu. Saya menduga tindakan tersebut melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, khususnya Pasal 4 huruf H. Selain itu, ada sejumlah keterangan dari KS yang menurut saya tidak sesuai fakta,” ungkapnya.
HS juga mengungkapkan, sebelumnya pada 23 Desember 2020, KS pernah dilaporkan ke Polres Samosir terkait dugaan pencabutan plang atau pengerusakan di lahan yang disebut sebagai milik marga Malau. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B-263/XII/2020/SMR/SPKT.
Herbin Sinaga turut membantah sebagian isi pernyataan dalam podcast tersebut. Ia meminta agar kuasa hukum KS menyampaikan pembelaan kliennya melalui proses persidangan, bukan melalui media sosial.
“Saya meminta kepada kuasa hukum KS agar memberikan pembelaan kepada kliennya di pengadilan, bukan di media sosial,” tegasnya.
Kuasa hukum HS, Priska Simarmata menegaskan, setiap pihak memang memiliki hak memberikan pernyataan, namun harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan mematuhi kode etik profesi advokat.
“Kami menghormati hak setiap orang untuk berbicara dan memberikan pembelaan. Namun, perkara ini masih berproses secara hukum sehingga seharusnya disampaikan di ruang persidangan, bukan digiring ke ruang publik melalui podcast maupun media sosial,” tegas kuasa hukum HS.
Diterangkan Priska Pasal 8 huruf F Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEPAI) dijelaskan bahwa, Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
Ia juga menilai penyebutan nama lengkap kliennya dalam podcast tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat.
“Klien kami merasa dirugikan karena namanya disebut secara terbuka dan memicu berbagai komentar di media sosial. Kami berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” lanjutnya.
“Biarlah fakta-fakta hukum dibuka di persidangan. Jangan sampai muncul kesan trial by podcast atau pengadilan di ruang publik yang justru dapat merugikan para pihak,” lanjutnya. (id53)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…