Menteri UMKM Larang Marketplace Naikkan Biaya Layanan Sementara Waktu
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA (Waspada.id): Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan larangan bagi platform marketplace untuk menaikkan biaya layanan dalam waktu dekat. Kebijakan itu disampaikan menyusul rencana sejumlah platform penjualan daring yang disebut akan kembali menaikkan biaya layanan pada Mei 2026.
“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman usai kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali, Rabu (13/5/2026).
Menurut Maman, pemerintah sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan perusahaan marketplace untuk membahas aturan kontrak antara platform dan pelaku UMKM. Dalam kesepakatan tersebut, marketplace tidak diperbolehkan mengubah biaya layanan secara sepihak selama masa kontrak masih berlaku.
“Kalau sudah ada perjanjian satu tahun ya harga jangan sembarang dinaikkan. Artinya, kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi tiga bulan atau dua bulan sebelumnya agar terbangun keadilan,” ujarnya.
Menteri UMKM menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan apabila ada platform marketplace yang melanggar hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut karena telah menjadi bagian dari kesepakatan bersama.
Ia menilai persoalan biaya layanan yang terus meningkat berpotensi menekan pelaku usaha mikro yang menggantungkan penjualan melalui marketplace. Karena itu, pemerintah saat ini berupaya menjaga keamanan usaha, melindungi, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital.
Di sisi lain, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait juga masih melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan mekanisme serta regulasi yang akan menjadi payung hukum bagi pelaku UMKM maupun penyedia platform digital.
Maman mengatakan, pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara perlindungan UMKM dan keberlangsungan bisnis marketplace sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital nasional.
“Karena suka ataupun tidak suka, ini adalah satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai tentunya yang lain juga akan tersakiti, kalau ada satu yang tersakiti tentunya yang lain juga akan tercederai,” kata dia.
“Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan. Yang pertama menjaga ekosistem pasar digital ini sehat, itu dulu. Kedua, arahan dari Pak Presiden wajib melindungi UMKM, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” kata Maman. (Rep)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…