LGBT Dinilai Meresahkan, Prof Muzakkir Samidan Dorong Aceh Segera Miliki Qanun Khusus
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LANGSA (Waspada.id): Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH., MH., M.Pd., mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera menyusun qanun yang secara khusus mengatur pelarangan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) di Aceh.
Demikian Prof. Muzakkir Samidan kepada Waspada.id, Selasa (14/7), di Langsa. Menurutnya, Aceh memiliki kekhususan dalam menjalankan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga memiliki landasan untuk menyusun peraturan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat.
“Pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus dijaga agar tidak terganggu oleh berbagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA perlu menetapkan qanun yang mengatur permasalahan ini secara lebih jelas,” ujar Muzakkir.
Ia mengatakan, fenomena kelompok LGBTQ yang menurutnya mulai semakin terbuka di sejumlah daerah di Indonesia perlu menjadi perhatian sejak dini. Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh perlu mengambil langkah antisipatif agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Muzakkir juga mengajak para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), pimpinan dayah dan pesantren, sejarawan, serta unsur legislatif untuk duduk bersama mencari formulasi kebijakan yang sesuai dengan kekhususan Aceh sebagai daerah pelaksana syariat Islam.
Sinergi antara pemerintah, ulama, sejarawan, dan legislatif sangat penting agar langkah-langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh, katanya.
Selain itu, ia menilai pembahasan qanun tersebut juga perlu memperhatikan ketentuan peraturan-undangan yang lebih tinggi serta tetap berada dalam koridor kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Menurut Muzakkir, sejumlah daerah di Indonesia juga mulai menyoroti perkembangan isu LGBTQ yang dinilai memunculkan beragam respons di masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan.
“Harapan kita, ketenteraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh tetap terjaga dengan baik melalui langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.(id94)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…