Kuasa Hukum Kerajaan Nagur Bolag Desak Penyelesaian Sengketa Lewat Jalur Hukum
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Kuasa Hukum Kerajaan Nagur Bolag dari Rekan Joeang Law Office, Gusti Ramadhani, SH, mendesak agar sengketa lahan antara masyarakat adat Kerajaan Nagur Bolag dan PT Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog. Mereka juga mengecam dugaan tindakan represif terhadap masyarakat adat yang tengah memperjuangkan hak atas tanah leluhurnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Gusti Ramadhani kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Jumat (26/6/2026). Menurutnya, penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan pendekatan hukum, mediasi, dan musyawarah, bukan pendekatan keamanan yang berpotensi memperkeruh situasi.
Kuasa hukum menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini menjadi dasar penguasaan lahan oleh PT Bridgestone telah berakhir masa berlakunya.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), HGU merupakan hak yang bersifat terbatas dan tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah.
"Dengan berakhirnya HGU, status hukum tanah harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, klaim masyarakat adat atas tanah leluhurnya patut memperoleh perhatian dan penyelesaian secara adil melalui mekanisme hukum," ujar Gusti.
Ia menambahkan, tindakan masyarakat adat memasang plang dan menyampaikan klaim atas tanah leluhur merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang patut dihormati selama dilakukan secara damai.
Kuasa hukum juga menyoroti dugaan pengerahan personel keamanan lengkap dengan tameng untuk menghadapi masyarakat adat yang datang tanpa senjata. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan rasa intimidasi terhadap warga.
"Konflik agraria tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan kekuatan. Jalan terbaik adalah dialog, mediasi, dan penyelesaian melalui proses hukum yang terbuka sehingga tidak memicu konflik berkepanjangan," tegasnya.
Sebagai solusi, Rekan Joeang Law Office meminta Pemerintah Pusat, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan DPRD Sumut memfasilitasi forum dialog yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan instansi terkait.
Mereka juga mendorong penataan administrasi lahan eks-HGU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Selain itu, kuasa hukum meminta aparat penegak hukum mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan tindakan represif terhadap masyarakat adat terbukti terjadi.
"Kami berharap seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan penyelesaian secara damai. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat adat maupun kepastian berusaha bagi dunia usaha, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara adil, bermartabat, dan tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Bridgestone Sumatra Rubber Estate maupun aparat penegak hukum terkait dugaan tindakan represif tersebut.
Namun General Manager PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate, Hendri Khairani, kepada Waspada.id, usai rapat dengar pendapat Komisi A dan B DPRD Sumut pada Selasa (14/4/2026), lalu menyebutkan, berbagai persoalan masih terjadi berkaitan dengan masa HGU perusahaan itu telah berakhir sejak 2022.
Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa perusahaan telah mengikuti seluruh prosedur pengajuan perpanjangan sesuai aturan yang berlaku. (Id143)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…