KPK Dinilai Hanya Periksa Keroco Di Kasus Korupsi Jalan Sumut, Ini Kata Praktisi Hukum
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): KPK mendalami kasus korupsi proyek jalan di Sumut dengan memeriksa sejumlah saksi, walaupun mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting yang merupakan bawahan sekaligus orang dekat Gubernur Sumut Bobby Nasution itu telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi tersebut.
Pemeriksaan 7 saksi dilakukan KPK di gedung BPKP di Jl. Gatot Subroto Medan, Selasa (5/5/2926) kemarin, dinilai tidak menyentuh aktor utama atau pejabat tertinggi dan yang dikejar hanya tingkat keroco saja.
"Pertanyaan 'mengapa yang dikejar hanya pelaku lapangan' menyentuh problem mendasar penegakan hukum korupsi: tarik-menarik antara strategi pembuktian bertahap dan risiko berhentinya proses pada level terendah," ungkap praktisi hukum, Farid Wajdi.
Farid Wajdi, mantan anggota Komisi Yudisial ini kepada Waspada.id, Rabu (6/5/2026), menyebut, dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, penetapan tersangka dari kalangan teknis dapat dipahami sebagai langkah awal.
"Namun, secara normatif, itu bukan titik akhir, melainkan pintu masuk untuk menembus struktur yang lebih tinggi," kata Farid.
Secara hukum acara, lanjutnya, penyidik kerap memulai dari pelaku langsung karena di situlah bukti paling kasatmata berada: kontrak, pembayaran, dan peran operasional.
Dari tahap awal tersebut, penyidikan bergerak melalui pendekatan follow the money dan follow the suspect untuk memetakan aliran dana dan relasi kuasa.
Kerangka hukumnya jelas: doktrin penyertaan dalam KUHP memungkinkan penjeratan tidak hanya terhadap pelaku fisik, tetapi juga pihak yang menyuruh, turut serta, atau mengendalikan. "Artinya, hukum sebenarnya menyediakan jalan untuk mencapai aktor intelektual," sebutnya.
Farid menyebut, persoalan muncul ketika logika bertahap ini mandek. Ketika perkara berhenti pada pelaksana teknis, yang terbentuk adalah pola selective enforcement, yaitu penegakan hukum yang tampak aktif tetapi selektif dalam menyasar pihak.
Dampaknya bukan hanya pada rasa keadilan, melainkan juga pada legitimasi hukum itu sendiri. "Publik melihat adanya penghukuman, tetapi pada saat yang sama merasakan bahwa struktur kekuasaan yang memungkinkan korupsi tetap tidak tersentuh," ujarnya.
Dalam kerangka teori, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan menembus command responsibility dan beneficial ownership of corruption, yakni siapa yang memerintah dan siapa yang menikmati.
Memang, kata Farid, menjerat aktor puncak membutuhkan standar pembuktian yang lebih tinggi. Diperlukan jejak aliran dana yang jelas, komunikasi yang dapat direkonstruksi, atau hubungan kausal antara perintah dan tindakan.
Namun, di sinilah ukuran keseriusan penegakan hukum diuji. Instrumen tersedia, seperti Pasal 55 dan 56 KUHP untuk konstruksi penyertaan, penggunaan tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aset, serta teknik financial forensics untuk membuka jaringan.
"Keterbatasan bukti tidak boleh berubah menjadi alasan untuk berhenti, melainkan tantangan yang harus dituntaskan," jelasnya.
Lebih jauh, lanjut Farid, korupsi proyek infrastruktur hampir selalu bersifat sistemik dan terorganisir. Proses tersebut melibatkan rangkaian keputusan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pengawasan, yang membuka ruang bagi koordinasi kepentingan.
"Dalam konteks ini, menghukum pelaksana tanpa menyentuh pengendali sama dengan memotong ranting tanpa mencabut akar. Efek jera menjadi ilusi, dan pola korupsi akan berulang dalam proyek berikutnya," ucapnya.
Karena itu, kata Farid, secara normatif, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Keberhasilan bukan diukur dari banyaknya pelaku teknis yang diproses, melainkan dari kemampuan menembus hingga aktor intelektual, pengambil keputusan, dan penerima manfaat utama.
"Tanpa itu, hukum hanya bekerja di permukaan, rapi secara prosedur tetapi lemah secara keadilan," tandasnya.(id96)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…