Komisi E DPRD Sumut Ingatkan SPMB Harus Berdasarkan Sistem, Bukan Kepentingan Tertentu
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Komisi E DPRD Sumatera Utara mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar menjalankan proses penerimaan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan SPMB dinilai harus mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas demi menjamin keadilan bagi seluruh calon peserta didik.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Ahmad Darwis, Rabu (3/6), menegaskan bahwa SPMB merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan.
Komisi E DPRD Sumut yang salah satu tugas pokok dan fungsinya membidangi sektor pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan program pendidikan di Sumatera Utara berjalan sesuai ketentuan serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, seluruh proses seleksi harus berjalan berdasarkan sistem yang berlaku dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, maupun bentuk intervensi lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat.
Darwis mengatakan, masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Oleh sebab itu, pemerintah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah harus memastikan seluruh tahapan SPMB dapat diakses dan dipantau secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya praktik yang menyimpang dari aturan, maka hal tersebut tidak hanya merugikan calon siswa yang berhak, tetapi juga dapat mencederai kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara maksimal sejak awal hingga seluruh proses penerimaan selesai.
Ia juga mengingatkan agar para orang tua dan calon peserta didik memahami jalur-jalur penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah serta melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan. Dengan demikian, proses seleksi dapat berjalan tertib dan meminimalkan potensi sengketa maupun keluhan di kemudian hari.
Komisi E DPRD Sumut, lanjut Darwis, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB di berbagai daerah di Sumatera Utara. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan serta menjamin proses penerimaan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. (id143)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…