Komisi B DPRD Sumut Dalami Kenaikan LPG Non-Subsidi, Pertamina Akan Dipanggil
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id) – Komisi B DPRD Sumatera Utara berencana memanggil PT Pertamina (Persero) dan jajaran terkait guna membahas penyesuaian harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi yang mulai berlaku sejak 20 April 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kenaikan harga tidak memicu gejolak di masyarakat maupun mengganggu ketersediaan gas subsidi 3 kilogram di lapangan.
Anggota Komisi B DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti, mengatakan rapat dengar pendapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Mei 2026.
Dalam rapat itu, Komisi B akan meminta penjelasan langsung dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait alasan penyesuaian harga dan dampaknya terhadap masyarakat serta pelaku usaha.
“Kami akan mengundang pihak Pertamina untuk membahas penyesuaian harga LPG non-subsidi ini, termasuk langkah-langkah antisipasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Rudi di Medan, Rabu (29/4).
Menurutnya, Komisi B yang membidangi sektor perekonomian perlu merespons kebijakan tersebut karena berpotensi memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok serta biaya operasional usaha kecil dan menengah. Pembahasan ini juga diharapkan mampu meredam gejolak harga di tengah masyarakat akibat penyesuaian LPG non-subsidi.
Rudi turut menyoroti potensi terjadinya kelangkaan gas apabila masyarakat beralih secara besar-besaran dari LPG non-subsidi ke LPG subsidi 3 kilogram pascakenaikan harga. Karena itu, ia meminta distribusi gas subsidi tetap diawasi secara ketat agar tepat sasaran.
“Kami tidak ingin terjadi kepanikan di tengah masyarakat ataupun kelangkaan LPG di tingkat pengecer dan pangkalan. Distribusi harus dipastikan tetap lancar dan tepat sasaran, terutama untuk masyarakat kecil yang memang berhak menerima subsidi,” katanya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi sebagai tindak lanjut kebijakan nasional yang diumumkan pada 18 April 2026. Kebijakan tersebut dipengaruhi dinamika harga minyak dan gas dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Adapun harga terbaru LPG non-subsidi di tingkat agen di Sumatera Utara yakni Bright Gas 5,5 kilogram menjadi Rp111.000 per tabung, Bright Gas 12 kilogram Rp230.000 per tabung, serta LPG industri 50 kilogram berkisar Rp1.075.000 hingga Rp1.082.000.
Sementara itu, pemerintah memastikan harga LPG subsidi 3 kilogram tetap tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli masyarakat. (id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…