Ketua LBH-AP PW Muhammadiyah Minta Polres Langkat Usut Kasus Pungli Korban Bencana
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
LANGKAT (Waspada.id): Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) PW Muhammadiyah Sumatera Utara, Ismail Lubis, SH, MH, desak Polres Langkat untuk mengusut dugaan pungli terhadap warga korban bencana banjir di Besitang.
"Perbuatan ini tidak manusiawi di tengah situasi pemulihan pasca bencana yang dialami masyarakat. Polres Langkat harus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini," kata Ismail Lubis, SH, MH kepada waspada.id, Rabu (29/4).
Mantan Direktur LBH Medan itu meminta kasus ini harus diproses secara hukum dan jangan ada penyelesaian lewat restorative justice karena perbuatan ini dilakukan kepada korban yang terdampak bencana alam.
Ia mengaku prihatin, aparatur pemerintahan harusnya menolong masyarakat yang menjadi korban bencana, bukan malah sebaliknya ingin mencari keuntungan dari bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial untuk korban bencana.
Perbuatan oknum yang melakukan pungli atas bantuan pemerintah ini mencemarkan nama baik Pemkab Langkat. Karena itu, untuk menciptakan pemerintah yang bersih dari praktik KKN, Ismail meminta Bupati Langkat untuk mencopot lurah dan Kepling.
Aksi tak terpuji yang sudah santer menjadi perbincangan masyarakat ini diungkap oleh, Rudihartono, 46, salah seorang dari korban bencana banjir alam banjir yang sengaja menemui waspada.id, Kamis (23/4) malam.
Ayah dari tiga orang itu mengaku keberatan atas tindakan Kepling dan lurah yang terkesan memaksa meminta uang imbalan dari bantuan sosial dari Kemensos RI yang ia terima.
Rudi Hartono di hadapan penyidik mengaku, awalnya Kepling meminta uang bantuan sebesar Rp14.750.000 tersebut dibagi tiga, dengan catatan uang akan dibagi kepada pemilik rumah, untuk Rudi Hartono, selaku penyewa rumah, termasuk buat kepling. Tapi korban mengaku menolak permintaan itu.
Agar tak dipersulit mendapat bantuan, korban menjanjikan akan memberi Rp4 juta. Setelah dana bantuan cair dari Kantor Pos Besitang, kata Rudi Hartono, Kepling langsung menghubungi isterinya, Rahmayanti, melalui telephone dan tidak lama kemudian, sang Kepling mendatangi rumahnya.
Rahmayani ditemui waspada.id mengatakan, awalnya Kepling meminta bagian Rp4 juta dari Rp14.750.000 dana bantuan yang mereka terima dari Kemensos. Namun, karena ia merasa permintaan tersebut terlalui besar, ibu rumah tangga itu hanya memberi Rp1 juta.
Ibu dari tiga orang anak itu menambahkan, ia sebelumnya ada mendapat bantuan Dana
Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta dari Kemensos dan bantuan yang harusnya mutlak menjadi haknya terpaksa dibagi dua. "Kepling meminta bagian Rp900.000," kata Rahmayani.
Sementara itu, Rudi Hartono, mengaku, ia ada dipanggil Kepling untuk menghadap lurah. "Saat itu saya sedang kerja di samping kantor lurah dan tiba-tiba Kepling datang meminta saya untuk menemui lurah," ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, lurah menagih tambahan uang sesuai yang dijanjikan, tapi permintaan tersebut tidak dilayani korban, karena Rudi Hartono merasa sudah memberi uang Rp1 juta melalui perantara Kepling.
"Pertemuan ketika itu sempat tegang dan terjadi adu mulut. Lurah tetap meminta uang tambahan, tapi saya tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut. Saya sempat marah saat lurah menanyakan apa agama saya," kata dia.
Lurah Kampung Lama, Jamaluddin, mengaku ia tidak ada marah-marah kepada Rudi Hartono karena janjinya tidak dipenuhi. Lurah mengakui Rudi Hartono ada berjanji, tapi kalau ia tidak mau memberi, ia tidak ada memaksa.
Kepala Lingkungan (Kepling) V Kampung Lama, Abdul Kholiq, menyangkal ada meminta uang sebesar Rp4 juta, namun ia mengakui ada diberi isteri Rudihartono sebesar Rp1 juta. "Kalau Rp1 juta memang ada diberi," ujarnya.

RAHMAYANI mengaku uang bantuan dari Kemensos yang dipungut Kepling belum dikembalikan. Waspada.id/Ist
Menyinggung adanya pungutan terhadap Dana Tunggu Hunian dari Kemensos sebagaimana yang disebut, Rahmayani, sebesar Rp900.000, Kepling tidak menyangkalnya. Ditanya apakah uang yang telah dipungut telah dikembalikan kepada korban, Kepling menjawab, "belum".
Ketua PK KNPI Besitang, Aswan Saukani Siregar, mengecam tindakan oknum yang mencari keuntungan di tengah kondisi warga korban bencana yang belum sepenuhnya pulih akibat peristiwa fenomena alam ini.
Perbuatan yang ingin mencari keuntungan dari masyarakat yang tertimpa bencana ini tidak dapat diterima dan ini termasuk perbuatan zalim. Aswan menilai, selain tidak manusiawi, pungutan yang dilakukan terhadap warga yang mendapat bantuan dari Kemensos melanggar hukum.
Aswan berharap Pemkab Langkat serius menanggapi permasalahan ini. Ia juga minta Pemkab proaktif memperjuangkan hak korban banjir yang masih berjuang untuk menuntut keadilan atas bantuan sosial dari pemerintah pusat. "Kerugian masyarakat dari bencana ini, bukan hanya sebatas ekonomi, tapi sejumlah warga kehilangan orang terkasih," tandasnya.
Respon Kepolisian
Kasus dugaan Pungli terhadap korban banjir ini ternyata mendapat respon dari jajaran kepolisian Polres Langkat. Kanit Intel Polsek Besitang Ipda LHW Sinaga bersama anggota Aiptu Leo, kemarin malam, menemui korban, untuk dimintai keterangan.
Polsek Besitang juga sudah mengundan korban, Selasa (28/4), untuk dimintai klarifikasi terkait kasus pungutan uang yang menyedot perhatian publik ini. Rudi Hartono hadir memenuhi undangan penyidik, Rabu (29/4) sore.
Kanit Reskrim Polsek Besitang Ipda Irfan atas perintah Kapolsek Besitang AKP Abed Nebo, langsung memeriksa korban. Kanit Reskrim ketika itu secara detail meminta keterangan dari Rudi Hartono terkait peristiwa yang ia alami.
Kapolsek Besitang AKP Abed Nebo, saat dimintai konfirmasinya mengatakan, pihaknya akan memanggil para pihak terkait dengan masalah ini untuk dimintai keterangan. "Pihak terkait akan kita dipanggil," ujarnya. (id24)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…