HeadlinesBerita

Ketua KPU Tanjung Balai Diadili Terkait Korupsi Dana Hibah Rp1,2 Miliar

R

Oleh

962
Ketua KPU Tanjung Balai Diadili Terkait Korupsi Dana Hibah Rp1,2 Miliar
Persidangan Ketua KPU Tanjung Balai dan terdakwa lainnya di PN Medan.Waspada.id/Ist

Reading Comfort

MEDAN (Waspada.id): Pengadilan Negeri (PN) Medan mendakwa FRP selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjung Balai, terkait dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2023–2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Balai Brian Christian dalam surat dakwaan menyebutkan terdakwa FRP melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya, masing-masing dalam berkas terpisah.

Ketiga terdakwa lainnya, yakni EAS selaku Sekretaris KPU Tanjung Balai, MRS sebagai bendahara, dan SWU sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa.

“Perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp1.258.339.271 atau Rp1,2 miliar,” kata JPU Brian di ruang sidang Cakra 9, PN Medan, Senin (4/5).

JPU Brian menjelaskan perkara ini bermula saat KPU Kota Tanjung Balai menerima dana hibah sebesar Rp16,5 miliar dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai. 

Dana tersebut, kata JPU, dialokasikan dalam dua tahun anggaran, yakni Rp5,8 miliar pada 2023 dan Rp10,7 miliar pada 2024.

Dari total anggaran tersebut, realisasi penggunaan tercatat sebesar Rp10.869.102.399, sementara sisa anggaran sebesar Rp5.630.897.601 telah dikembalikan ke kas daerah pada 9 April 2025.

Namun, hasil audit menemukan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kerugian tersebut berasal dari sejumlah pos anggaran, di antaranya biaya perjalanan dinas, mark up belanja barang dan jasa, serta kegiatan tanpa laporan pertanggungjawaban.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam dakwaan primer, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Keempat terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP, sebagaimana dakwaan subsider,” kata Brian.

Setelah pembacaan dakwaan, majelis hakim yang diketuai Yusafhardi Girsang memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Namun, para terdakwa kompak tidak mengajukan eksepsi.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan akan melanjutkan pada Jumat (8/5) dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum.(Fes)




Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua