Ketua DPD PAN Fithri Mutiara Sebut Wacana Interpelasi Wali Kota Binjai Masih Sangat Prematur
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
BINJAI (Waspada.id): Ketua DPD PAN Kota Binjai, Fithri Mutiara Harahap, SH, M.Kn, memberikan tanggapan tegas mengenai mencuatnya wacana hak interpelasi terhadap Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.
Mewakili Fraksi PAN, Fithri menilai usulan yang diajukan oleh dua fraksi di DPRD Binjai tersebut masih sangat prematur untuk digulirkan saat ini.
"Secara hukum, langkah fraksi-fraksi tersebut memang sah. Namun, saya memandang pengajuan hak interpelasi dan hak angket ini masih terlalu dini," ujar Fithri saat dikonfirmasi, Kamis (07/05/2026).
Fithri menyoroti salah satu poin krusial terkait penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL). Ia mengakui bahwa awalnya kebijakan tersebut memicu gejolak masyarakat karena dilakukan tanpa solusi relokasi yang matang.
Namun, menurutnya, Pemko Binjai kini tengah berproses menata kota dan telah membuka ruang dialog langsung antara Wali Kota dengan para pedagang.
"Kita lihat sudah ada pertemuan yang dipimpin langsung Wali Kota. Saat ini saya rasa persoalan dengan masyarakat terkait PKL sudah mulai menemui titik terang," jelasnya.
Mengenai evaluasi kinerja, Fithri menegaskan bahwa hal tersebut sudah memiliki mekanisme tersendiri melalui LKPJ yang telah diparipurnakan pada hari Rabu yang lalu.
Ia mengungkapkan, walaupun Fraksi PAN cukup tajam mengkritisi atas kinerja Pemko Binjai dalam pandangan fraksinya, namun interpelasi bukanlah langkah yang mendesak untuk diambil sekarang.
"Melalui pansus LKPj kemarin, kita sudah memberikan banyak kritikan dan rekomendasi untuk perbaikan. Sekarang tugas kita adalah mengawasi apakah Pemko menjalankan rekomendasi itu atau tidak," tambah Fithri.
Ia menambahkan, peluang interpelasi baru benar-benar terbuka jika Pemko Binjai mengabaikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tiap fraksi di DPRD.
Terkait dugaan korupsi, Ketua DPD PAN Binjai ini memilih untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Binjai tanpa harus melakukan intervensi politik.
Fithri berharap agar eksekutif dan legislatif bisa lebih mengedepankan kolaborasi dan introspeksi diri demi kesejahteraan masyarakat Kota Binjai.
"Sudah saatnya kita bergandengan tangan mewujudkan pembangunan. Jangan sampai polemik ini menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat," tutupnya. (Id91)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…