Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Berpotensi Picu Inflasi Dan Tekan Daya Beli Masyarakat
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.id): Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya transportasi, tekanan inflasi, hingga perubahan pola konsumsi rumah tangga.
Pengamat politik sekaligus mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Ir. Parlaungan Simangunsong, menilai kenaikan harga Pertamax terjadi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
"Kenaikan harga Pertamax bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berpotensi mendorong inflasi," ujar Parlaungan kepada wartawan di Medan, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, salah satu dampak yang paling mungkin terjadi adalah pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menekan pengeluaran sehari-hari di tengah meningkatnya biaya hidup.
Ia mengatakan masyarakat juga berpotensi mencari alternatif lain, seperti menggunakan transportasi umum atau beralih ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.
Parlaungan menjelaskan, meningkatnya biaya operasional transportasi akibat kenaikan harga BBM dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan jasa. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengurangi daya beli masyarakat karena pengeluaran rumah tangga semakin besar.
"Biaya distribusi yang naik biasanya akan dibebankan ke harga barang dan jasa. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari," katanya.
Selain sektor rumah tangga, pelaku usaha juga dinilai akan menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya operasional. Terutama usaha yang mengandalkan kendaraan berbahan bakar Pertamax untuk kegiatan distribusi maupun operasional harian.
Parlaungan juga mengingatkan adanya potensi dampak sosial apabila kenaikan harga energi tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang memadai. Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat dapat muncul jika beban ekonomi yang ditanggung dinilai semakin berat.
"Ketika masyarakat merasa terbebani oleh kenaikan harga, potensi munculnya protes atau ketidakpuasan sosial tentu perlu diantisipasi," ujarnya.
Politisi Partai Golkar Sumut itu menambahkan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya hidup dan memperlebar kesenjangan ekonomi.
Ia berharap pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif untuk mengurangi dampak ekonomi maupun sosial akibat kenaikan harga BBM, termasuk melalui kebijakan yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
"Kebijakan mitigasi yang konkret diperlukan agar dampak kenaikan harga energi tidak semakin membebani masyarakat," pungkasnya. (red)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…