AcehBerita

Kelola DD 2026, DPMP4 Abdya Tekan Potensi Penyimpangan Sejak Dini

R

Oleh

39
Kelola DD 2026, DPMP4 Abdya Tekan Potensi Penyimpangan Sejak Dini
Aparatur desa mengikuti sosialisasi Perbup tentang pengelolaan DD tahun anggaran 2026, yang digelar DPMP4 Abdya, guna memperkuat pemahaman dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Selasa (5/5).Waspada.id/Syafrizal

Reading Comfort

BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mulai “mengunci” celah penyimpangan dana desa (DD) tahun anggaran 2026. 



Hal itu dibuktikan dengan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) yang digelar secara maraton oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, untuk memastikan aparatur gampong tidak lagi keliru dalam mengelola anggaran.



Kegiatan yang dimulai Selasa (5/5)  itu, menyasar Kades, tuha peut hingga pendamping desa. Tahap awal mencakup Kecamatan Jeumpa, Blangpidie, Kuala Batee dan Babahrot. Dilanjutkan Rabu (6/5) untuk Susoh, Setia dan Tangan-Tangan, serta Kamis (7/5) di Manggeng dan Lembah Sabil.





Plt Kepala DPMP4 Abdya, Jasmadi, menegaskan bahwa penguatan regulasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah serius menutup ruang kesalahan, baik administratif maupun penyalahgunaan anggaran. “DD itu sensitif. Salah kelola sedikit saja dampaknya besar. Karena itu, kita tekankan pemahaman aturan sekaligus praktiknya di lapangan,” tegasnya.



Ia menyoroti, selama ini persoalan DD kerap bermula dari lemahnya pemahaman teknis, yang berujung pada ketidaktertiban administrasi hingga potensi pelanggaran. Karena itu, aparatur desa diminta lebih disiplin dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. “Tidak boleh lagi ada alasan tidak paham aturan. Semua harus berjalan sesuai ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” tegasnya kembali. 



Selain itu, penggunaan DD diingatkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran atau menjalankan program yang tidak berdampak.



Senada dengan itu, Sekretaris DPMP4 Abdya, Mahyuddin, menekankan pentingnya transparansi sebagai fondasi utama pengelolaan DD. Ia menyebut, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi salah satu cara efektif mencegah penyimpangan. “Setiap rupiah harus jelas peruntukannya. Masyarakat berhak tahu, dan pemerintah desa wajib menjelaskan,” katanya.



Mahyuddin menambahkan, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan desa untuk menyamakan arah kebijakan pembangunan berbasis dana desa tahun 2026.



Dengan penguatan regulasi dan kapasitas aparatur sejak awal, Pemkab Abdya berharap pengelolaan DD tidak lagi menyisakan persoalan di kemudian hari, serta benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.(id82)

Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…