MedanBerita

Kejari Medan Rampungkan Perkara Anak Lewat Diversi, Penuntutan Dihentikan

R

Oleh

46
Kejari Medan Rampungkan Perkara Anak Lewat Diversi, Penuntutan Dihentikan
Kejari Medan rampungkan perkara anak lewat diversi, penuntutan dihentikan.Waspada.id/Ist

Reading Comfort

MEDAN (Waspada.id): Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan berhasil merampungkan penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif.

Diversi tersebut dilakukan terhadap seorang anak berinisial MRS pada Selasa (7/5) di bawah penanganan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Medan, Zulkarnaen Harahap, SH, MH.

Anak tersebut sebelumnya disangka melanggar Pasal 477 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kasi Intelijen Kejari Medan, Valentino Manurung, menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan setelah berkas perkara dari penyidik Polsek Medan Area dinyatakan lengkap (P-21) dengan Nomor BP/17/III/Res.1.8/2026/Reskrim tertanggal 26 Maret 2026.

“Selanjutnya dilaksanakan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum pada 7 April 2026,” ujar Valentino kepada wartawan, Selasa (5/5).

Ia menyebutkan, pelaksanaan diversi berlangsung di ruang diversi Kejari Medan dengan Jaksa Tri Candra bertindak sebagai fasilitator sekaligus penuntut umum. Dalam proses tersebut, jaksa mendorong tercapainya kesepakatan damai antara pihak anak dan korban.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kesepakatan diversi itu kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dan memperoleh penetapan melalui Nomor 1/Pen.Div/2026/PN Mdn tertanggal 10 April 2026.

Berdasarkan penetapan tersebut, Kejari Medan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor B-1978/L.2.10/Eoh.3/04/2026 tertanggal 16 April 2026. Dengan demikian, perkara anak tersebut resmi dihentikan tanpa melalui proses persidangan.

Valentino menegaskan, diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan penanaman tanggung jawab kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA.

Kejari Medan, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengedepankan perlindungan anak serta pemulihan bagi korban dalam setiap penanganan perkara anak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.(Fes)




Edisi Koran

Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkini

Lihat Semua