Kejanggalan Kegiatan Gebyar Pajak Mulai Terungkap
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
MEDAN (Waspada.Id): Kejanggalan dari pelaksanaan kegiatan Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026 mulai terungkap. Diantaranya, kegiatan tersebut belum dilengkapi dengan Surat Keputusan Gubsu sebagai petunjuk teknis (Juknis), tapi juga tentang sumber anggaran kegiatan, yang diduga diambil dari insentif pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut.
Sejak Rabu (22/4) melam, wartawan memperoleh informasi dari sumber di jajaran Bapenda Sumut tentang pelaksanaan kegiatan Gebyar Pajak Sumatera Utara. Kegiatan yang dikampanyekan bakal mendongkrak penerimaan daerah di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut, ternyata terdapat banyak sekali kejanggalan di dalamnya.
Berdasarkan informasi, disebutkan bahwa petunjuk teknis (Juknis) untuk pelaksanaan kegiatan itu juga belum rampung. Artinya, kegiatan itu sudah dilaksanakan, sementara Surat Keputusan (SK) Gubernur belum diterbitkan. ‘’SK Gubsu-nya belum terbit. Kabarnya, masih dioret-oret,’’ katanya.
Persoalan kedua, lanjut sumber, adalah tentang hadiah yang dijanjikan pihak panitia atau vendor pelaksana kegiatan, yang disinyalir sudah berjalan. Ironisnya, sumber anggaran untuk itu diduga diambil dari insentif pegawai Bapenda Sumut.
"Nah, dari total insentif atau upah pungut pegawai sebesar Rp54 miliar itu, ternyata baru dicairkan oleh Bapenda hanya Rp17 miliar pada tahun anggaran 2025. Sisanya Rp28 miliar itu diduga kuat digunakan untuk kegiatan Gebyar Pajak Sumut tahun ini," ujar sumber.
Sumber juga menduga kuat bahwa output daripada Gebyar Pajak Sumut 2026 ini belum tentu sesuai dengan harapan yang sudah didengung-dengungkan oleh Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis. Termasuk penerima apresiasi kepada wajib pajak nantinya, ia sinyalir kuat sudah dikondisikan sejak awal.
Sebagaimana diketahui, upah pungut di Bapenda, adalah insentif atau biaya tambahan yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memotivasi kinerja pengelola pajak. Adapun dasar regulasinya seperti peraturan daerah, dan secara historis diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2002.
"ASN di Bapenda saat ini sudah resah, karena insentif baru dibayar Rp17 M dari total penerimaan yang katanya mencapai Rp55 M. Sedangkan sekarang sudah masuk triwulan I/2026, upah pungut tersebut belum ada dibayarkan lagi kepada pegawai. Kuat dugaannya dana tersebut digunakan untuk gebyar pajak. Tahun lalu itu ditangani oleh Sekban, Rudi Siregar," pungkas sumber.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis, memberikan konfirmasi kepada wartawan, Jumat (24/4). Dia mengakui kalau Juknis untuk event tersebut memang belum rampung, atau masih diverifikasi oleh pihaknya.
Menurut dia, seharusnya di triwulan I ini, undian penarikan hadiah sudah bisa dilakukan, hanya saja karena Juknis belum rampung, maka belum dapat direalisasikan. "Mengenai Juknis kegiatan itu memang diverifikasi langsung oleh kami, lalu dilaporkan nanti ke gubernur," ujarnya.
Mengenai informasi upah pungut diduga digunakan untuk kegiatan gebyar pajak, dikatakannya sudah sesuai mekanisme. Soal pencairan insentif yang baru realisasi Rp17 miliar, diklaim Sutan sudah dibayarkan.
Sedangkan tentang informasi yang menyebutkan dana tersebut dipakai untuk pembelian hadiah, dibantah oleh Sutan. Namun, ketika ditanya dari mana anggaran untuk itu disiapkan, Sutan enggan menjawab. (id142)
Tambahkan situs ini sebagai sumber utama di Google untuk dapatkan berita eksklusif.
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…